DPR ingatkan risiko iklim, energi, dan demografi bagi agenda fiskal 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Risiko fiskal 2027 menurut DPR

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

7 jam yang lalu

DPR ingatkan risiko iklim, energi, dan demografi bagi agenda fiskal 2027 — Tantangan Fiskal 2027

Menjelang penyusunan program prioritas nasional 2027, Badan Anggaran DPR RI menyoroti sejumlah tekanan jangka panjang yang dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Risiko itu mencakup potensi El Nino ekstrem, ketahanan energi, dan pemanfaatan bonus demografi yang menurut DPR perlu diantisipasi lebih awal.

Sorotan

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memperingatkan risiko El Nino ekstrem yang dapat mengganggu kedaulatan pangan dan ketahanan air pada agenda fiskal 2027.
Gejolak geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik di Teluk diproyeksi menekan ketahanan energi nasional, mendorong perlunya kebijakan pangan dan energi domestik yang lebih tangguh.
Reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak, sementara bonus demografi diperkirakan berakhir pada 2041 dengan 52 persen tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP.

Risiko utama dalam pembahasan kerangka fiskal 2027

Seperti diberitakan Kompas.com, peringatan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027.

Said menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengenai potensi El Nino ekstrem atau El Nino "Godzilla". Menurut dia, fenomena itu dapat mengganggu program kedaulatan pangan dan ketahanan air sehingga upaya mitigasi perlu dilakukan sedini mungkin.

Ia juga menilai gejolak geopolitik global, termasuk perang Rusia-Ukraina dan konflik di kawasan Teluk, dapat memengaruhi ketahanan energi nasional. Karena itu, kebijakan pangan dan energi dalam negeri dinilai perlu dibuat lebih tangguh terhadap tekanan eksternal.

Tekanan energi dan jendela demografi

Dalam sektor energi, Said menilai pemerintah perlu menyelaraskan produksi dan konsumsi energi nasional. Ia menyoroti kondisi Indonesia yang menjadi eksportir batu bara besar, tetapi masih bergantung pada impor bahan bakar minyak, sehingga reformasi subsidi energi dinilai perlu dipercepat agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Di sisi tenaga kerja, Said mengingatkan bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai peluang tersebut tidak boleh terlewat, terutama karena dari 147,9 juta penduduk yang bekerja saat ini sekitar 52 persen masih berpendidikan SD dan SMP, kondisi yang dapat membatasi kualitas pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebutuhan Indonesia menjaga stabilitas politik di tengah ketidakpastian geopolitik global, kami menyoroti pentingnya stabilitas domestik untuk memastikan konsistensi kebijakan jangka panjang seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, dan ketahanan pangan. Kami juga menekankan bahwa stabilitas internal memberi ruang bagi pemerintah menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, dan mempertahankan sentralitas ASEAN saat tekanan global—termasuk krisis energi dan konflik kawasan—meningkat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?