Pemerintah RI catat kebijakan WFH ASN hemat biaya perjalanan dinas dan utilitas

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
WFH ASN hemat biaya perjalanan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

2 jam yang lalu

Pemerintah RI catat kebijakan WFH ASN hemat biaya perjalanan dinas dan utilitas — WFH ASN hemat biaya

Perpanjangan kebijakan work from home bagi Aparatur Sipil Negara setiap Jumat mulai Mei mendorong efisiensi belanja operasional di instansi pemerintah. Hingga akhir Mei 2026, laporan awal menunjukkan penghematan terbesar berasal dari perjalanan dinas, disusul biaya listrik, BBM kendaraan dinas, dan penggunaan air.

Sorotan

Pemerintah RI melaporkan kebijakan WFH ASN setiap Jumat menghemat anggaran perjalanan dinas nasional sebesar Rp 1,94 triliun hingga Mei 2026.
Hingga 25 Mei 2026, hanya 143 dari 726 instansi pemerintah atau 20 persen yang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan WFH, dengan potensi penghematan dapat jauh lebih besar.
Pemerintah juga mencatat penghematan biaya utilitas sebesar Rp 65 miliar, terdiri dari listrik Rp 34 miliar, BBM Rp 20 miliar, dan air Rp 11 miliar.

Data efisiensi dan cakupan pelaporan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyatakan kebijakan WFH ASN setiap Jumat menghemat anggaran perjalanan dinas nasional sebesar Rp 1,94 triliun. Ia menyampaikan angka itu dalam jumpa pers di kantornya di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, dengan merujuk pada data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan data Kemen PAN-RB per 26 Mei 2026, hingga 25 Mei 2026 baru 143 dari 726, atau 20 persen, instansi pemerintah yang menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Rinciannya meliputi 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, dan 108 pemerintah daerah, yang terdiri dari delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Qodari juga menyebut, jika cakupan pelaporan baru mencapai 20 persen dengan penghematan perjalanan dinas mendekati Rp 2 triliun, maka potensi penghematan dapat menjadi jauh lebih besar bila seluruh instansi melaporkan hasil evaluasinya. Selain perjalanan dinas, pemerintah mencatat penghematan biaya utilitas sebesar Rp 65 miliar, terdiri dari listrik Rp 34 miliar, BBM kendaraan dinas Rp 20 miliar, dan penggunaan air Rp 11 miliar.

Dampak kebijakan bagi belanja operasional

Langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor oleh 113 instansi, pembatasan kendaraan dinas oleh 109 instansi, serta pembatasan perjalanan dinas oleh 106 instansi. Sebanyak 73 instansi juga menerapkan peningkatan penggunaan transportasi umum dan pembatasan kegiatan di luar jam kerja.

Pemerintah sebelumnya resmi memperpanjang kebijakan WFH ASN setiap hari Jumat untuk dua bulan ke depan sejak Mei 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan itu diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang belum mereda, sehingga kebijakan efisiensi ini tetap menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tekanan eksternal.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebijakan kerja hybrid ASN (empat hari WFO dan satu hari WFH), kami mengulas penerapan aturan sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan percepatan tata kelola digital. Kami juga menyoroti data awal evaluasi yang baru dilaporkan sebagian instansi, termasuk catatan penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan utilitas serta langkah-langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan di berbagai lembaga pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?