Komdigi bantah klaim yang menyeret Puan dan Purbaya dalam isu korupsi SDA
Unggahan media sosial yang mengaitkan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan laporan dugaan korupsi ratusan triliun dipastikan sebagai informasi palsu. Klarifikasi ini menambah penegasan bahwa narasi tersebut mencampuradukkan isu penegakan hukum kasus sumber daya alam dengan tokoh yang tidak terkait.
Sorotan
- Komdigi menegaskan tidak ada pernyataan pemerintah atau sumber kredibel yang mengaitkan Purbaya Yudhi Sadewa dan Puan Maharani dalam dugaan korupsi SDA.
- Walhi melaporkan 47 korporasi atas dugaan korupsi SDA senilai Rp 437 triliun, namun laporan itu tidak menyebut Puan maupun Purbaya.
- PPID Kemenkeu menyatakan video terkait dugaan korupsi Rp 143 triliun di bawah Purbaya Yudhi Sadewa adalah hoaks yang dapat menyesatkan persepsi publik.
Klarifikasi pemerintah atas narasi yang beredar
Seperti dimuat di Kompas dan laman resmi Komdigi, kementerian itu menyatakan tidak ada pernyataan dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun sumber kredibel yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Puan Maharani terkait dugaan korupsi dana sumber daya alam, atau SDA.Komdigi menjelaskan narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan konteks informasi yang sebenarnya. Klaim itu mengarah pada artikel tentang laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, atau Walhi, kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi SDA.
Dalam artikel yang dirujuk, Walhi melaporkan 47 korporasi yang diduga terlibat korupsi SDA dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 437 triliun. Namun, laporan tersebut tidak berkaitan dengan Puan maupun Purbaya.
Dampak disinformasi bagi kepercayaan publik
Penegasan serupa juga datang dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan melalui akun Instagram resminya. PPID Kemenkeu menyebut video yang beredar mengenai dugaan mega korupsi Rp 143 triliun yang disebut terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan video hoaks.Pernyataan itu dimuat di laman ppid.kemenkeu.go.id pada Selasa, 7 April 2026. Klarifikasi dari dua institusi tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar memanfaatkan isu korupsi bernilai besar untuk membangun narasi menyesatkan yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga negara dan pejabat terkait.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang pengusutan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas penetapan AYS sebagai tersangka baru yang diduga memanipulasi penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengintervensi pendaftaran mitra. Kami juga menyoroti bagaimana rangkaian kasus korupsi yang berulang—termasuk pada program prioritas—dapat mengikis legitimasi institusi dan memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto