Pemerintah tata ulang dapur MBG setelah titik SPPG diduga membengkak

Pemerintah tata ulang dapur MBG setelah titik SPPG diduga membengkak
Dapur MBG dirombak pemerintah

Pemerintah sedang menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setelah jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melampaui rencana awal. Kenaikan dari target 21.000 titik menjadi 27.877 titik disebut berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan.

Sorotan

  • Jumlah titik SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis naik dari 21.000 menjadi 27.877, menyebabkan pemborosan Rp 1 triliun per bulan atau Rp 12 triliun per tahun.
  • Pemerintah menetapkan masa penataan satu bulan terhadap Badan Gizi Nasional, di mana titik dapur bermasalah akan ditindaklanjuti dan program efektif diteruskan.
  • BGN melakukan moratorium pembangunan SPPG, suspend dapur tak standar, serta menyiapkan skema alternatif untuk wilayah 3T demi efisiensi anggaran dan ketahanan program.

Temuan pembengkakan titik dan penataan BGN

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan adanya dugaan jual beli titik SPPG atau dapur program Makan Bergizi Gratis setelah jumlah titik yang semula direncanakan 21.000 meningkat menjadi 27.877. Ia menyebut laporan tersebut baru diterimanya usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.

Zulkifli mengatakan pembengkakan 6.877 titik itu menyebabkan pemborosan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan, atau setara Rp 12 triliun dalam satu tahun. Karena itu, pemerintah menetapkan masa penataan selama satu bulan untuk memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional, dengan skema bahwa program yang berjalan baik akan diteruskan dan temuan yang bermasalah akan ditindaklanjuti.

Moratorium pembangunan dan fokus efisiensi

Dalam kesempatan terpisah, Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan lembaganya akan melakukan moratorium pembangunan SPPG untuk menata persebaran dapur MBG yang belum merata di sejumlah daerah. BGN juga membenahi dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi, termasuk melalui perbaikan fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia.

Nanik menambahkan dapur yang tidak sesuai standar akan dikenai suspend. BGN juga sedang menyiapkan skema alternatif bagi pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T, agar program tetap berjalan tanpa membebani APBN dan lebih efisien dari sisi anggaran.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penataan ulang dapur SPPG/MBG, kami mengulas langkah pemerintah setelah jumlah dapur melonjak dari target 21.000 menjadi 27.877 titik, termasuk temuan kelebihan 6.877 titik dan indikasi praktik jual beli titik. Kami juga menyoroti dampaknya terhadap potensi pemborosan anggaran lebih dari Rp 1 triliun per bulan serta rencana penataan selama satu bulan untuk memperbaiki tata kelola BGN dan memperkuat rantai pasok lokal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.