Ashutosh Sureka

Indonesia menilai demo mahasiswa mencerminkan ruang partisipasi publik

Indonesia menilai demo mahasiswa mencerminkan ruang partisipasi publik
Demo Mahasiswa & Partisipasi

Pernyataan Partai Gelora soal gelombang demonstrasi mahasiswa di Jakarta menempatkan aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang tetap terbuka. Sikap itu muncul setelah unjuk rasa yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada 12 Juni 2026.

Sorotan

  • Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menilai demonstrasi mahasiswa pada 12 Juni 2026 menunjukkan demokrasi Indonesia sehat dan ruang partisipasi publik terbuka.
  • Demonstran menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian beberapa program kebijakan Presiden Prabowo.
  • Anis Matta menyatakan kritik dan tuntutan mahasiswa bisa menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Pandangan Partai Gelora atas aksi mahasiswa

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyatakan gelombang demonstrasi mahasiswa belakangan ini menunjukkan demokrasi Indonesia berjalan sehat. Dalam keterangannya di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juni 2026, ia menilai aksi mahasiswa merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Anis mengatakan demonstrasi tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurut dia, kehadiran aksi justru menjadi indikator bahwa ruang partisipasi publik masih terbuka dan masyarakat sipil masih dapat menyampaikan pandangan terhadap jalannya pemerintahan.

Ia juga menilai hubungan antara negara dan masyarakat sipil selama ini berlangsung harmonis, meski ketidakpuasan terhadap capaian pemerintah tetap ada. Kritik dan tuntutan yang disuarakan mahasiswa, katanya, dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.

Dampak politik dan tuntutan demonstran

Anis menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang turun ke jalan dan menilai mereka secara umum dapat dipandang mewakili suara publik atas berbagai persoalan yang disorot. Dalam pandangannya, pemberian ruang bagi aksi seperti itu dapat memicu pemerintah bekerja lebih baik.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026, dengan menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo tidak tepat sasaran. Mereka membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden mengakui kesalahan pemerintah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aksi mahasiswa Jakarta 12 Juni 2026, kami mengulas bagaimana tuntutan ekonomi—terutama soal penghematan APBN dan penurunan harga BBM—berhadapan dengan realitas ruang fiskal yang tertekan oleh lonjakan harga minyak dan pelemahan rupiah. Kami juga menyoroti bahwa dorongan menambah subsidi/kompensasi energi berpotensi menggeser alokasi belanja program pemerintah lain, termasuk anggaran besar untuk Badan Gizi Nasional dan program terkait.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.