Pemerintah pertahankan program MBG sambil evaluasi tata kelola di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemerintah pertahankan program MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

13 jam yang lalu

Pemerintah pertahankan program MBG sambil evaluasi tata kelola di Indonesia — Program MBG tetap berjalan

Tekanan terhadap program Makan Bergizi Gratis meningkat setelah mahasiswa menjadikannya salah satu tuntutan utama dalam aksi di Jakarta Pusat pada 12 Juni 2026. Pemerintah menyatakan program itu tetap berjalan karena menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa, sementara pembenahan difokuskan pada aspek operasional dan tata kelola.

Sorotan

Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski ada tuntutan penghentian dalam demonstrasi mahasiswa, sambil melakukan evaluasi tata kelola.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi dihentikan sementara, tetapi MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan demi menjaga distribusi manfaat ke kelompok sasaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan penyaluran MBG ke siswa dihentikan sementara saat libur sekolah untuk mendukung pembenahan tata kelola dan efektivitas program.

Respons pemerintah atas tuntutan penghentian MBG

Seperti dilaporkan Kompas, pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, tidak dihentikan meski menjadi salah satu tuntutan dalam demonstrasi mahasiswa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program tetap berjalan sambil dievaluasi, karena persoalan dalam pelaksanaan dinilai sebagai bagian dari dinamika implementasi kebijakan.

Qodari menyatakan kendala operasional tidak menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Ia menekankan fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola, termasuk menilai penerima manfaat, kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kualitas gizi makanan, serta pelibatan vendor lokal.

Pemerintah juga menyebut pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi dihentikan sementara. Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan, karena manfaat program disebut sudah diterima langsung oleh kelompok sasaran di lapangan.

Momentum evaluasi dan implikasi kebijakan

Di tengah evaluasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar masa libur sekolah dimanfaatkan untuk meninjau keseluruhan tata kelola MBG. Menurut dia, jeda kegiatan belajar dapat menjadi momentum untuk menghentikan sementara penyaluran kepada siswa sambil pemerintah melakukan pembenahan.

Perdebatan mengenai MBG menunjukkan bahwa program ini kini menjadi isu tata kelola anggaran dan efektivitas pelaksanaan, selain fungsi sosialnya. Bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah menjaga kesinambungan distribusi manfaat sambil menekan risiko masalah operasional yang dapat memicu kritik lebih luas terhadap penggunaan APBN.

Usulan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat seiring wacana memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara penyaluran sambil melakukan audit menyeluruh tata kelola. Dalam artikel kami sebelumnya, sorotan diarahkan pada audit dapur SPPG, risiko pemborosan anggaran, isu keamanan pangan, serta perlunya menutup dapur yang berulang kali melanggar standar atau memicu kasus keracunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?