Akses transportasi publik dinilai jadi kunci efisiensi fiskal Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Akses transportasi publik dan efisiensi fiskal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

3 jam yang lalu

Akses transportasi publik dinilai jadi kunci efisiensi fiskal Indonesia — Transportasi publik tekan subsidi

Tekanan subsidi energi terus membayangi ruang fiskal Indonesia ketika kebutuhan BBM bersubsidi masih tinggi dan mayoritas dinikmati pemilik kendaraan pribadi. Di tengah target Indonesia menjadi negara maju pada 2045, perluasan akses transportasi publik dinilai dapat menekan beban anggaran negara sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.

Sorotan

Realisasi subsidi BBM Indonesia melonjak menjadi Rp551,2 triliun pada 2022, turun ke Rp113,3 triliun pada 2024, lalu naik lagi ke Rp394,3 triliun pada 2025.
Djoko Setijowarno menilai 93 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, sehingga pemborosan fiskal terjadi dan target subsidi meleset dari keadilan sosial.
Percepatan transportasi umum daerah dianggap kunci efisiensi fiskal dan pemerintah didorong meniru Transjakarta untuk capai sistem angkutan publik mapan sebelum 2045.

Usulan percepatan transportasi umum daerah

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan peningkatan akses transportasi publik mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara. Dalam keterangan tertulis pada Minggu, 14 Juni 2026, ia menilai APBN selama ini kerap dibayangi fluktuasi harga minyak dunia untuk memenuhi permintaan BBM subsidi masyarakat.

Djoko menyebut 93 persen permintaan BBM subsidi justru dinikmati kalangan mampu yang memiliki kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Menurut dia, salah satu pos pengeluaran yang paling menguras kapasitas fiskal adalah subsidi BBM yang kerap meleset dari target keadilan sosial.

Ia menilai solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan program transportasi umum di tingkat daerah. Langkah itu dipandang penting karena salah satu indikator negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan.

Dampak anggaran dan target 2045

Data yang disampaikan menunjukkan realisasi subsidi BBM sempat melonjak menjadi Rp551,2 triliun pada 2022, lalu turun ke Rp375 triliun pada 2023 dan menyusut ke Rp113,3 triliun pada 2024. Namun nilainya kembali naik signifikan menjadi Rp394,3 triliun pada 2025, sebelum dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.

Menurut Djoko, sisa waktu 19 tahun menuju 2045 membuat pembenahan transportasi umum perlu dimulai segera. Ia mendorong pemerintah daerah belajar dari Transjakarta yang telah beroperasi selama 20 tahun sebagai rujukan percepatan pengembangan layanan angkutan publik di berbagai wilayah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang target perluasan jaringan kereta api nasional hingga 10.524 kilometer, kami membahas upaya pemerintah memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang. Sorotan utamanya mencakup proyek prioritas seperti Kereta Api Trans Sumatera, kereta logistik di Kalimantan, serta operasional Makassar–Parepare, yang diharapkan menekan biaya logistik dan mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?