Kementerian Pertanian alokasikan Rp5 triliun untuk percepat pengembangan pertanian Papua
Pemerintah memperkuat agenda kemandirian pangan dan energi di Papua melalui peningkatan belanja pertanian yang disebut sebagai yang terbesar sejauh ini untuk wilayah tersebut. Dukungan sekitar Rp5 triliun pada 2025 dan 2026 diarahkan untuk pengembangan komoditas strategis, perluasan lahan, mekanisasi, dan penurunan harga pangan.
Sorotan
- Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp5 triliun untuk percepatan pengembangan pertanian Papua guna menurunkan harga pangan dan memperkecil selisih harga dengan wilayah lain.
- Harga beras di Papua yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu–Rp30 ribu per kilogram kini turun mendekati rata-rata harga nasional berkat program ini.
- Realisasi lahan, mekanisasi, serta pelibatan masyarakat adat dan perhatian lingkungan di Papua diharapkan memperkuat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan distribusi luar wilayah.
Dampak bagi harga pangan dan pelaksanaan daerah
Program ini diarahkan untuk membuat harga pangan di Papua semakin terjangkau dan lebih mendekati tingkat harga di wilayah lain di Indonesia. Amran mengatakan harga beras yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Papua kini turun dan semakin mendekati harga nasional.Fokus pada komoditas pangan pokok dan perkebunan juga menunjukkan upaya pemerintah menekan hambatan pasokan sekaligus memperluas basis produksi lokal. Jika realisasi lahan, mekanisasi, dan sarana produksi berjalan sesuai rencana, Papua berpotensi meningkatkan pasokan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar wilayah.
Sementara itu, Gubernur Papua mengatakan pemerintah daerah terus mengawal pelaksanaan program pembangunan pertanian nasional di Papua. Ia menekankan dua aspek utama, yakni social engineering melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat, serta environmental engineering yang memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.
Pendekatan itu menjadi penting karena ekspansi pertanian skala besar di Papua tidak hanya bergantung pada anggaran dan alat, tetapi juga pada penerimaan sosial dan tata kelola lingkungan. Pemerintah provinsi menyatakan berkewajiban memastikan seluruh program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lancar dan berhasil.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dorongan peningkatan anggaran Kementerian Pertanian untuk 2027, kami mengulas dukungan Komisi IV DPR RI terhadap penambahan pagu untuk mempercepat produksi komoditas strategis dan mengurangi ketergantungan impor. Fokus usulan anggaran mencakup pembukaan lahan dan irigasi, prasarana-sarana, modernisasi, serta penguatan SDM guna memperkuat swasembada dan ketahanan pangan nasional.
Berita Wheat Terbaru
- Forex
- Crypto