Komisi IV DPR RI dukung penguatan anggaran Kementan untuk program prioritas pertanian 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR dukung anggaran Kementan 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

19 jam yang lalu

Komisi IV DPR RI dukung penguatan anggaran Kementan untuk program prioritas pertanian 2027 — DPR dukung anggaran Kementan

Dorongan peningkatan anggaran Kementerian Pertanian untuk 2027 menguat saat pemerintah menargetkan percepatan produksi pangan strategis dan pengurangan ketergantungan impor. Usulan penyesuaian pagu indikatif dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun diarahkan untuk lahan dan irigasi, sarana produksi, modernisasi, serta penguatan sumber daya manusia pertanian.

Sorotan

Komisi IV DPR RI mendukung pagu indikatif Kementan 2027 sebesar Rp23,23 triliun dan usulan tambahan Rp22,43 triliun untuk program prioritas pertanian.
Alokasi anggaran terbesar diarahkan ke Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp7,06 triliun serta Prasarana dan Sarana Pertanian Rp5,04 triliun dari tambahan usulan.
Peningkatan anggaran bertujuan mempercepat swasembada, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung program prioritas seperti pengembangan kawasan pangan serta modernisasi pertanian.

Rincian usulan anggaran dan target program

Seperti disampaikan Kementerian Pertanian Indonesia, dukungan itu mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengatakan komisi menerima penjelasan mengenai pagu indikatif Kementan 2027 sebesar Rp23,23 triliun beserta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun. Tambahan itu ditujukan untuk memperkuat program prioritas sektor pertanian, termasuk lahan dan irigasi, prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas, peternakan, penyuluhan, penguatan SDM, modernisasi pertanian, dan dukungan manajemen.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung target produksi dan sasaran RPJMN 2025-2029. Alokasinya mencakup peningkatan produksi komoditas strategis, hilirisasi perkebunan, pengembangan ternak, produksi benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, dukungan motor penyuluh, pendidikan pertanian, serta operasional satuan kerja di lingkungan Kementan.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Kementan 2027 ditetapkan Rp23,23 triliun. Porsi terbesar berada pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp7,06 triliun, diikuti Sekretariat Jenderal Rp3,58 triliun, BPPSDMP Rp3,41 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp2,19 triliun, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp2,1 triliun.

Untuk usulan tambahan Rp22,43 triliun, alokasi terbesar diarahkan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp5,04 triliun, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp3,55 triliun, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp3,27 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp3,02 triliun, dan BPPSDMP Rp2,68 triliun.

Dampak bagi ketahanan pangan nasional

Amran mengatakan penguatan anggaran penting karena sektor pangan menjadi isu strategis di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global. Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan 286 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan.

Pemerintah memfokuskan empat program utama yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi melalui biofuel, dan hilirisasi. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 2027, Kementan mengarahkan pembangunan pada pengembangan kawasan pangan terintegrasi, kawasan perkebunan, dan peningkatan produksi peternakan.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV DPR RI juga menilai peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang masih bergantung pada impor perlu dipercepat. Kementan didorong mengembangkan kawasan pangan dan hortikultura untuk mendukung swasembada, termasuk untuk kedelai dan bawang putih, serta memperkuat SDM dan modernisasi pertanian melalui optimalisasi peran BRMP, inovasi teknologi, benih unggul, dan penguatan status kepegawaian penyuluh pertanian.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang Forum Menteri Pertanian BRICS 2026 di Indore, kami membahas deklarasi bersama yang mendorong penguatan ketahanan pangan global serta perluasan kolaborasi inovasi, teknologi, riset, dan perdagangan pertanian. Kami juga menyoroti peluang bagi Indonesia untuk mempercepat modernisasi—mulai dari benih, pupuk, pertanian digital, hingga pemanfaatan AI dan pemantauan satelit—serta pembicaraan bilateral yang membuka akses pasar dan opsi pembiayaan pembangunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?