Mahasiswa di Jakarta beri pemerintah tenggat 5x24 jam atas tuntutan fiskal, hukum, dan energi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Mahasiswa beri ultimatum pemerintah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Mahasiswa di Jakarta beri pemerintah tenggat 5x24 jam atas tuntutan fiskal, hukum, dan energi — Ultimatum Mahasiswa Jakarta

Pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden di Jakarta memicu tekanan baru kepada pemerintah lewat batas waktu 5x24 jam untuk menindaklanjuti memorandum tuntutan. Jika tidak ada progres hingga Jumat, 19/6/2026, kelompok mahasiswa itu menyatakan akan melanjutkan aksi demonstrasi secara beruntun.

Sorotan

Mahasiswa dari Universitas Bung Karno, MH Thamrin, dan Terbuka memberi pemerintah tenggat 5x24 jam untuk memenuhi tuntutan fiskal, hukum, dan energi.
Di klaster fiskal, mahasiswa menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis, audit transparansi anggaran, serta alokasi efisiensi anggaran untuk subsidi pendidikan tinggi.
Pada isu moneter dan energi, mahasiswa mendesak pemerintah intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Rincian tuntutan usai pertemuan di Istana Wapres

Seperti dilaporkan Kompas.com, 15 mahasiswa yang bertemu Wapres Gibran pada Senin malam menyampaikan memorandum yang disusun BEM Universitas Bung Karno dan membaginya ke dalam tiga klaster utama, yaitu fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, M Abdi Maludin, menyatakan kelompoknya memberi waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah. Ia mengatakan demonstrasi lanjutan akan digelar bila aspirasi yang telah disampaikan tidak terealisasi.

Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis serta audit transparansi anggaran. Mereka juga mendorong agar efisiensi anggaran dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal dan biaya operasional perguruan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau.

Pada klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa merekomendasikan langkah kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan lalu. Sementara pada klaster moneter dan energi, mereka mendesak intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Dampak politik dan tekanan terhadap kebijakan publik

Abdi menegaskan bahwa bila dalam tenggat tersebut pemerintah tidak menunjukkan progres, mahasiswa akan menilai aspirasi publik diabaikan. Menurut dia, kondisi itu mencerminkan cacat legitimasi moral di mata kelompok mahasiswa yang terlibat.

Sebelumnya, 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima langsung oleh Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lokasi, para mahasiswa keluar dari kompleks istana sekitar pukul 18.40 WIB setelah pertemuan yang dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan berlangsung lebih dari satu jam.

Setelah pertemuan selesai, Gibran mengantar para mahasiswa hingga ke teras istana, menyalami mereka satu per satu, lalu berfoto bersama. Rangkaian tuntutan itu menempatkan isu anggaran pendidikan, pengawasan belanja negara, stabilitas rupiah, dan harga energi sebagai fokus tekanan baru terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tekanan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas bagaimana aksi mahasiswa di Jakarta menjadikan penghentian sementara MBG sebagai salah satu tuntutan utama, bersamaan dengan desakan penghematan APBN dan penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM. Kami juga menyoroti respons Badan Gizi Nasional yang menyatakan program tetap berjalan karena merupakan mandat Presiden, sembari menegaskan demonstrasi adalah hak warga dan MBG diposisikan sebagai program sosial untuk mengatasi masalah gizi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?