Kementerian PU kantongi pagu indikatif Rp98,47 triliun untuk 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kementerian PU pagu 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Kementerian PU kantongi pagu indikatif Rp98,47 triliun untuk 2027 — Pagu PU 2027 Disetujui

Pembahasan awal anggaran 2027 menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum pada pagu indikatif yang jauh di bawah usulan kebutuhan belanja kementerian tersebut. Dari kebutuhan Rp291 triliun, Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Rp98,47 triliun untuk mendanai program infrastruktur dan layanan dasar prioritas.

Sorotan

Kementerian PU menerima pagu indikatif Rp98,47 triliun untuk 2027, jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp291 triliun.
Alokasi terbesar dari pagu indikatif 2027, yakni Rp31,53 triliun, diberikan untuk bidang Prasarana Strategis termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan rehabilitasi kawasan pascabencana di Sumatera.
Perbedaan signifikan antara kebutuhan dan pagu anggaran menandakan ruang fiskal Kementerian PU akan menjadi pembahasan utama guna menjaga kesinambungan infrastruktur dasar 2027.

Alokasi awal anggaran dan prioritas belanja

Dalam rapat kerja bersama Menteri PU pada Rabu (17/6/2026), Okezone Economy Indonesia melaporkan persetujuan pagu indikatif itu mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan komisinya akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.

Dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Dana itu diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pascabencana di Sumatera.

Dampak pada agenda infrastruktur dan layanan publik

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut manfaat itu mencakup irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, jalan dan jembatan untuk menghubungkan wilayah, layanan air minum dan sanitasi yang layak, hingga penanganan pascabencana.

Menurut Dody, anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat. Selisih yang besar antara kebutuhan anggaran dan pagu indikatif menunjukkan ruang fiskal kementerian masih akan menjadi fokus pembahasan lanjutan, terutama untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur dasar dan program berbasis masyarakat pada 2027.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang percepatan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah antardaerah untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, kami membahas alokasi dana Rp10,6 triliun ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersendat. Kami juga menyoroti bahwa sebagian hibah masih tertahan karena kendala administrasi—termasuk penyaluran dari Labuhanbatu ke Gayo Lues—sehingga pemerintah menekankan tenggat penyelesaian dan potensi pembatalan bila persyaratan tidak dipenuhi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?