Pemerintah proyeksikan efisiensi MBG hemat APBN Rp 1 triliun per bulan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Efisiensi MBG hemat APBN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Pemerintah proyeksikan efisiensi MBG hemat APBN Rp 1 triliun per bulan — Efisiensi MBG hemat APBN

Penataan ulang program Makan Bergizi Gratis mendorong pemerintah menekan beban fiskal sekaligus mengarahkan manfaat kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan. Langkah itu mencakup moratorium pendirian SPPG baru, peninjauan insentif bulanan, dan pemfokusan layanan ke wilayah 3T serta kelompok rentan.

Sorotan

Pemerintah memperkirakan efisiensi program MBG dapat menghemat APBN sekitar Rp 1 triliun per bulan atau Rp 12 triliun per tahun.
Pagu MBG pada APBN 2026 telah dipangkas menjadi Rp 268 triliun dari sebelumnya Rp 335 triliun, dan fokus bantuan dialihkan ke kelompok rentan.
Jumlah SPPG telah melampaui target awal 21 ribu titik menjadi 27.877, sehingga pemerintah melakukan moratorium pendirian baru dan pengetatan tata kelola.

Rincian efisiensi dan penyesuaian anggaran

Seperti dilansir ANTARA, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekitar Rp 1 triliun setiap bulan. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026, ia menyebut hitungan dari laporan dan rapat yang telah digelar di Kemenko Pangan menunjukkan penghematan tahunan dapat mencapai sekitar Rp 12 triliun.

Pemerintah kini memperbaiki tata kelola MBG melalui moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, baru dan penghitungan ulang insentif untuk SPPG sebesar Rp 6 juta per bulan. Selain itu, pembangunan SPPG ke depan difokuskan ke daerah 3T dan wilayah terpencil agar kelompok paling rentan mendapatkan manfaat yang lebih maksimal.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026 telah dipangkas menjadi Rp 268 triliun dari sebelumnya Rp 335 triliun. Badan Gizi Nasional, atau BGN, sebagai lembaga pelaksana MBG kini mengkaji efisiensi tersebut selama periode libur sekolah.

Dampak pada sasaran penerima dan tata kelola SPPG

Penyesuaian program juga mengubah prioritas penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Senin, 15 Juni, bahwa MBG akan difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Dalam skema baru itu, siswa SMA, terutama yang berasal dari kategori mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target pemberian MBG. Setelah penyusunan ulang penerima manfaat, BGN menyatakan fokus berikutnya adalah menata ulang tata kelola SPPG.

Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis, 11 Juni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan jumlah SPPG telah melampaui target awal sekitar 21 ribu titik. Jumlah yang kini mencapai 27.877 titik berarti terdapat kelebihan 6.877 titik, kondisi yang menjadi salah satu dasar pengetatan tata kelola dan efisiensi belanja program.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang sorotan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas kritik terhadap transparansi perencanaan, distribusi, pengawasan keamanan pangan, serta akuntabilitas anggaran program. Kami juga menyoroti menguatnya dorongan moratorium dan evaluasi menyeluruh, termasuk rencana audit dan tekanan publik, di tengah sikap pemerintah yang menegaskan program tetap berjalan namun perlu dibenahi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?