BEM UBK siapkan aksi lanjutan terkait tuntutan ke Wapres di Jakarta
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno menyiapkan demonstrasi jilid II setelah tenggat 5 x 24 jam untuk menindaklanjuti memorandum kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir. Rencana aksi ini muncul setelah tiga klaster tuntutan, mencakup fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi, dinilai belum menunjukkan realisasi yang positif.
Sorotan
- Mahasiswa UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka menuntut realisasi memorandum dalam 5 x 24 jam sejak 15 Juni 2026, berencana aksi lanjut jika pemerintah tidak merespons.
- Memorandum menuntut audit transparansi anggaran, penghentian sementara program makan bergizi gratis, serta realokasi anggaran ke subsidi operasional pendidikan tinggi dan uang kuliah tunggal.
- Mahasiswa mendesak intervensi pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax regional demi menjaga daya beli domestik.
Tenggat memorandum dan rencana aksi lanjutan
Seperti diberitakan Kompas.com, rencana demonstrasi lanjutan disampaikan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Sabtu, 20 Juni 2026. Ia menyatakan mahasiswa akan menggelar aksi jilid kedua karena hingga kini belum melihat bentuk realisasi yang positif atas tuntutan yang diajukan kepada pihak pemerintah.Sebelumnya, mahasiswa UBK bersama mahasiswa dari BEM Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026. Pada malam harinya, perwakilan mahasiswa diterima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres dalam pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyerahkan memorandum yang menempatkan mahasiswa sebagai pihak pertama dan pihak Wapres atau pemerintah sebagai pihak kedua. Mereka memberi waktu 5 x 24 jam, hingga 20 Juni 2026, bagi pemerintah untuk menindaklanjuti dokumen tersebut, dan menyatakan aksi lanjutan akan digelar bila tidak ada perkembangan nyata.
Isi tuntutan dan implikasinya bagi kebijakan publik
Klaster pertama dalam memorandum mencakup fiskal dan pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis dan melakukan audit transparansi anggaran, lalu mengalihkan efisiensi anggaran itu untuk subsidi uang kuliah tunggal atau biaya operasional pendidikan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau.Klaster kedua terkait hukum dan supremasi sipil. Dalam bagian ini, mahasiswa mendorong pengiriman rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah kepada DPR RI untuk melakukan legislasi ulang terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan lalu.
Klaster ketiga menyangkut moneter dan energi. Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena dinilai dapat menekan daya beli domestik masyarakat.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang audiensi mahasiswa dengan pimpinan DPR RI pada 19 Juni 2026, kami mengulas janji DPR untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah terkait kelangkaan BBM subsidi, kenaikan harga Pertamax, dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel itu juga menyoroti dorongan percepatan penanganan kasus hukum yang menimpa mahasiswa serta komitmen DPR melanjutkan dialog agar pembahasan tuntutan lebih rinci.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto