Pemprov DKI Jakarta buka 2.843 lowongan padat karya dengan syarat KTP Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program padat karya untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Rekrutmen untuk 2.843 posisi itu dijalankan secara terbuka, tanpa syarat ijazah, dan ditujukan agar peserta dapat segera memperoleh penghasilan.
Sorotan
- Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan program padat karya secara bertahap melalui sistem seleksi transparan tanpa nepotisme.
- Lowongan hanya mensyaratkan KTP DKI Jakarta tanpa ijazah, dan diperuntukkan bagi warga yang belum bekerja untuk mendapat upah minimum provinsi.
- Pendaftaran padat karya dilakukan secara daring, memberi akses pekerjaan dengan penghasilan tetap dan memperkuat bantalan sosial di Jakarta.
Skema rekrutmen dan jadwal pembukaan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan proses rekrutmen program padat karya dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun orang dalam. Ia mengatakan seluruh tahapan seleksi berlangsung dalam sistem terbuka sehingga dapat diawasi masyarakat dan tidak memberi ruang bagi nepotisme.Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 2.843 lowongan kerja yang akan dibuka secara bertahap oleh sejumlah organisasi perangkat daerah dalam beberapa minggu ke depan. Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk memperkuat bantalan sosial bagi warga yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan tetap.
Dampak bagi pencari kerja Jakarta
Program tersebut difokuskan pada warga yang belum bekerja agar dapat segera masuk ke pasar kerja. Pramono menegaskan sebagian tenaga kerja sudah berada di skema PJLP, sementara program padat karya diarahkan untuk memberi akses pekerjaan dengan upah minimum provinsi di Jakarta.Ia juga memastikan program ini tidak mensyaratkan ijazah, dengan ketentuan utama pelamar cukup memiliki KTP DKI Jakarta. Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan pendaftaran program padat karya dilakukan secara daring atau online.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang program BSPS (bedah rumah) di DKI Jakarta, kami membahas peninjauan penerima bantuan di Matraman serta rencana memperluas sasaran pada 2026 untuk menekan backlog hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga menyoroti dorongan agar pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI, menambah dukungan APBD dan melengkapi insentif seperti pembebasan PBB-P2 serta kemudahan perizinan agar penanganan rumah tidak layak huni lebih cepat.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto