Indonesia dorong kemandirian pangan di tengah risiko geopolitik global
Pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas di tengah gejolak geopolitik dunia, termasuk perang dagang dan perang tarif. Penekanan itu disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming saat menghadiri Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Sorotan
- Gibran menekankan perlunya pembenahan tata kelola sektor pangan untuk kemudahan akses lahan, bibit unggul, permodalan, dan stabilitas harga bagi petani.
- Pemerintah memprioritaskan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga strategis guna memperkuat ketahanan pasokan domestik di tengah risiko geopolitik global.
- Penyederhanaan aturan pupuk, perlindungan lahan, dan akses input diproyeksikan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menurunkan ketergantungan pangan eksternal Indonesia.
Tata kelola pangan jadi sorotan
Selain menekankan pentingnya kemandirian, Gibran menyoroti tata kelola sektor pangan yang masih menjadi tantangan. Ia menilai pembenahan diperlukan agar petani memperoleh kemudahan dalam menjaga lahan pertanian, mendapatkan bibit unggul, mengakses permodalan, serta menikmati stabilitas harga.Ia juga menyinggung perlunya perbaikan mekanisme gudang dan penyaluran pupuk yang efisien serta tepat waktu. Langkah itu dinilai penting agar produktivitas pertanian tidak terganggu oleh hambatan birokrasi dan distribusi.
Dampak bagi sektor pertanian nasional
Penegasan pemerintah atas kemandirian pangan menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga strategis di tengah ketidakpastian global. Bagi daerah seperti Gorontalo, pesan tersebut memperkuat peran petani dan nelayan dalam menopang ketahanan pasokan domestik.Fokus pada penyederhanaan aturan pupuk, perlindungan lahan, dan akses input produksi juga berpotensi memengaruhi efisiensi rantai pasok pangan nasional. Jika dijalankan konsisten, pembenahan tata kelola dapat mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat stabilitas sektor pangan Indonesia.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang aspirasi mahasiswa terkait kelangkaan BBM subsidi dan harga pangan, kami mengulas audiensi di DPR RI yang menyoroti risiko efek domino gangguan pasokan energi terhadap biaya hidup. Pimpinan DPR menyatakan akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah, dengan penekanan pada pengendalian harga kebutuhan pokok dan perlindungan daya beli masyarakat.
Berita Wheat Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
