Kementerian Keuangan luncurkan fitur pemetaan untuk perketat pengawasan transfer daerah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Fitur pemetaan pengawasan transfer daerah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

Kementerian Keuangan luncurkan fitur pemetaan untuk perketat pengawasan transfer daerah — Fitur pengawasan baru Kemenkeu

Pemerintah memperdalam pengawasan belanja daerah dengan menambahkan instrumen digital baru ke dalam arsitektur fiskal nasional. Fitur Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah, atau Perdana, ditujukan untuk membuat alokasi Transfer ke Daerah lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran.

Sorotan

Kementerian Keuangan meluncurkan fitur Perdana dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk memperketat pengawasan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Integrasi fitur baru memperdalam pemetaan kebutuhan pendanaan, prioritas kegiatan, dan output pembangunan sejak tahap perencanaan lintas kementerian dan daerah.
Sistem Perdana memungkinkan evaluasi serapan dana berbasis hasil, melacak kontribusi tiap rupiah TKD pada output proyek, lokasi fisik, dan keselarasan prioritas nasional.

Integrasi sistem untuk pengawasan anggaran

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Keuangan meluncurkan fitur Perdana yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIKD, untuk memperketat pengawasan dan mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah, atau TKD.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan kehadiran fitur tersebut menjadi bagian dari lompatan transformasi fiskal nasional. Melalui sistem ini, penyaluran dana TKD dipastikan bergerak lebih terukur, terintegrasi sejak hulu, serta berorientasi pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.

Ia menyatakan kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah kini dapat dipetakan lebih jelas sejak tahap perencanaan. Pengembangan fitur Perdana merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, DJPK, dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, BaTii.

Dampak pada belanja negara dan proyek daerah

Sistem baru itu menyatukan proses bisnis, kompilasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam mengawal belanja negara. Langkah ini menjadi penting karena porsi dana transfer ke daerah memiliki bobot besar dalam postur APBN.

Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat kini dapat membedah kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah secara lebih mendalam. Evaluasi serapan dana tidak lagi hanya melihat kelancaran pencairan anggaran, tetapi juga melacak dampak nyata bagi masyarakat.

Setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD kini dapat ditelusuri kontribusinya terhadap target output, lokasi fisik proyek, pemenuhan kebutuhan lokal, hingga keselarasan dengan program prioritas nasional. Pendekatan ini memperkuat pengawasan berbasis hasil dan memberi dasar yang lebih rinci bagi penentuan kebutuhan pendanaan daerah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembenahan basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kami menyoroti dorongan agar pemerintah daerah menyusun data potensi PDRD yang akurat supaya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2026 lebih tepat. Validasi dan integrasi data ini dinilai penting untuk memperbaiki kepatuhan pajak, memperluas penerimaan, serta menekan ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?