Pemda didorong benahi data pajak daerah untuk perkuat PAD

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemda benahi data pajak daerah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

Pemda didorong benahi data pajak daerah untuk perkuat PAD — Benahi data pajak daerah

Ketergantungan daerah pada dana pusat mendorong perlunya pembenahan basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar proyeksi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD lebih akurat. Langkah ini juga dipandang menjadi titik awal untuk menaikkan pendapatan daerah di tengah rendahnya tax ratio dan penetapan target PDRD yang belum bertumpu pada data riil.

Sorotan

Kemendagri mendorong pemerintah daerah membangun basis data potensi PDRD akurat untuk memperkuat proyeksi PAD dalam APBD 2026.
Langkah ini bertujuan menaikkan tax ratio daerah dengan mengubah penetapan target PDRD berbasis data riil, bukan lagi estimasi historis.
Validasi dan integrasi data PDRD diharapkan mengatasi rendahnya kepatuhan pajak, memperluas penerimaan, dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Dasar penyusunan target PDRD

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh, pada Minggu (21/6/2026) mengatakan penyusunan basis data potensi PDRD yang akurat sangat penting untuk menentukan proyeksi PAD dalam penyusunan APBD.

Teguh menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi rendahnya tax ratio daerah serta mengubah pola penetapan target PDRD yang selama ini dinilai belum berbasis data riil. Untuk memutus pola itu, pemerintah daerah diwajibkan membangun basis data potensi PDRD yang komprehensif.

Basis data ini berfungsi sebagai fondasi bagi Pemda untuk menganalisis potensi, memetakan sumber pendapatan baru, serta merumuskan kebijakan pemungutan yang lebih efektif dan efisien.

Tantangan pengelolaan dan dampaknya bagi daerah

Pengelolaan sektor PDRD saat ini masih menghadapi sejumlah kendala klasik di lapangan. Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemda juga berhadapan dengan minimnya integrasi data serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efisien.

Dengan tersedianya basis data yang valid, hambatan tersebut diharapkan dapat lebih cepat diatasi. Perbaikan kualitas data juga berpotensi membantu daerah memperluas sumber penerimaan dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, dengan cakupan ratusan ribu unit usaha yang didata dari rumah ke rumah untuk menghasilkan data yang akurat. Hasil sensus ini disiapkan sebagai pijakan pemetaan aktivitas usaha dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus membutuhkan partisipasi pelaku usaha agar seluruh unit tercacah dengan baik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?