DPR lanjutkan pembahasan RUU perampasan aset dengan kehati-hatian soal HAM

DPR lanjutkan pembahasan RUU perampasan aset dengan kehati-hatian soal HAM
RUU Perampasan Aset Hati-hati

Komisi III DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan hati-hati karena mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara. Di saat yang sama, parlemen menegaskan proses legislasi tetap berlanjut pada sisa masa sidang sambil menampung usulan perubahan nomenklatur dan pembentukan lembaga pengelola aset sitaan.

Sorotan

  • DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan kehati-hatian untuk melindungi hak asasi warga negara, seperti ditegaskan Benny Utama pada 13/7/2026.
  • Proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset masih berjalan, termasuk mempertimbangkan usulan nomenklatur dan pembentukan lembaga khusus pengelola aset, namun belum ada keputusan final.
  • Pelibatan publik dalam diskusi RUU dan usulan lembaga khusus pengelola aset sitaan berpotensi mengubah model tata kelola aset hasil penindakan di Indonesia.

Pertimbangan HAM dalam pembahasan RUU

Seperti dilaporkan Kompas.com, Anggota Komisi III DPR Benny Utama mengatakan kehati-hatian dalam pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan karena ada hak asasi warga negara yang harus dilindungi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam RDPU dengan akademisi dan mahasiswa di Gedung DPR RI pada Senin, 13/7/2026.

Benny menegaskan DPR serius melahirkan Undang-Undang Perampasan Aset meski pembahasannya memerlukan kajian matang. Dalam proses itu, DPR juga menerima berbagai usulan, termasuk perubahan nomenklatur serta pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil sitaan, namun seluruhnya masih berada pada tahap usulan dan belum diputuskan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga membantah kabar bahwa DPR menolak pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menyatakan pembahasan justru terus berjalan dan proses penyusunan undang-undang baru memang memerlukan waktu lebih panjang, termasuk bila dibandingkan dengan pembahasan undang-undang perubahan yang jumlah pasalnya lebih terbatas.

Dampak proses legislasi bagi tata kelola aset

Habiburokhman mengatakan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset masih berlanjut pada sisa masa sidang ini. Ia juga mengklaim Komisi III memaksimalkan pelibatan publik dengan mengundang dan memenuhi permintaan penyampaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat terkait rancangan tersebut.

Bagi tata kelola penegakan hukum, pembahasan yang berhati-hati menunjukkan DPR berupaya menyeimbangkan kebutuhan memperkuat mekanisme perampasan aset dengan perlindungan hak warga negara. Usulan pembentukan lembaga khusus pengelola aset sitaan, bila nantinya disetujui, juga berpotensi memengaruhi model kelembagaan dan pengelolaan aset hasil penindakan di Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan pembentukan badan independen pengelola aset sitaan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas dorongan agar fungsi pengelolaan dan pelelangan aset dipisahkan dari aparat penegak hukum. Gagasan ini diposisikan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan menekan risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.