BPS RI mulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 di NTB hingga akhir Agustus

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Sensus Ekonomi 2026 di NTB

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

BPS RI mulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 di NTB hingga akhir Agustus — Sensus Ekonomi 2026 NTB

Nusa Tenggara Barat memasuki fase pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan cakupan sekitar 658.000 unit usaha. Hasil sensus ini disiapkan untuk menjadi dasar kebijakan ekonomi daerah dan nasional di tengah pertumbuhan usaha yang ditopang pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif.

Sorotan

BPS RI memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 di NTB hingga akhir Agustus, menjangkau pelaku usaha secara door-to-door guna mengumpulkan data akurat.
Dalam 10 tahun terakhir, jumlah unit usaha di NTB naik hampir 60.000 unit, didorong sektor pariwisata, KEK Mandalika, perdagangan, hingga ekonomi kreatif.
Produksi padi NTB tumbuh 14,51 persen pada 2025 dan menjadi tertinggi kedua di Indonesia tengah-timur, memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi.

Pendataan usaha dan dukungan pelaksanaan

Seperti dikutip dari siaran pers BPS, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di NTB dengan metode pendataan yang menjangkau pelaku usaha dari rumah ke rumah. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan aktivitas usaha secara menyeluruh, sekaligus meminta dukungan masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas di lapangan.

Sonny menyatakan BPS tidak hanya mencatat lapangan usaha, tetapi juga memastikan seluruh unit usaha tercacah agar data yang terkumpul akurat. Ia menegaskan keberhasilan sensus bergantung pada partisipasi masyarakat selain kerja petugas lapangan.

Apresiasi terhadap pelaksanaan SE2026 juga datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Ia menyatakan dukungan kepada BPS, khususnya BPS Provinsi NTB, dalam menjalankan amanah undang-undang di tengah efisiensi dan pengurangan anggaran.

Dampak bagi peta ekonomi NTB

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah unit usaha di NTB meningkat hampir 60.000 unit. Pertumbuhan itu terkait dengan perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga ekonomi kreatif, sementara KEK Mandalika dan aktivitas pariwisata di sekitar Gunung Rinjani ikut mendorong ekspansi berbagai kegiatan usaha.

Sensus ini juga menjangkau sektor pertanian yang tetap menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Pada 2025, produksi padi NTB tercatat sebagai yang tertinggi kedua di kawasan Indonesia tengah dan timur dengan pertumbuhan 14,51 persen.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan data ekonomi yang berkualitas diperlukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, sementara komitmen para pemangku kepentingan turut ditunjukkan melalui deklarasi dan simbol kolaborasi pada acara pencanangan di Mataram.

Penguatan layanan pembiayaan UMKM oleh BPR Danamas menjadi fokus bahasan kami sebelumnya, seiring upaya bank memperluas akses permodalan lewat percepatan proses kredit, fleksibilitas produk, dan digitalisasi layanan. Artikel itu juga menyoroti pertumbuhan industri BPR/BPRS serta dorongan regulator melalui roadmap penguatan daya tahan dan tata kelola, agar penyaluran pembiayaan ke sektor produktif tetap berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?