Jayapura dorong perbaikan permukiman nelayan lewat program BSPS
Pemerintah meninjau kebutuhan penataan kawasan permukiman nelayan di Tanjung Ria, Jayapura, seiring masih lemahnya kualitas hunian dan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Kunjungan pada Senin, 22 Juni 2026, menyoroti perbaikan rumah, akses jalan, sanitasi, dan drainase sebagai bagian dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Sorotan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau program BSPS di Tanjung Ria, Jayapura, menemukan akses jalan, rumah, dan sanitasi masih sangat terbatas.
- Pemerintah akan memperbaiki infrastruktur kawasan Tanjung Ria, mencakup kualitas rumah, akses jalan, dan fasilitas sanitasi, agar permukiman lebih layak huni.
- Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan sistem lelang terbuka untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Evaluasi kondisi kawasan Tanjung Ria
Seperti dilaporkan KOMPAS.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, dan berdialog dengan warga mengenai kondisi permukiman setempat.Dalam peninjauan itu, ia melihat akses jalan yang rentan, bangunan rumah yang rapuh, keterbatasan akses sanitasi, serta fasilitas publik yang masih memerlukan penanganan. Persoalan sampah juga menjadi tantangan karena berpotensi memicu genangan air saat musim hujan.
Tito menyatakan saluran air di kawasan itu belum memadai. Ia mengatakan pompa, pipa pompa, dan akses air minum sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh rumah secara merata.
Dampak program perumahan dan pengawasan anggaran
Tito mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur yang mencakup peningkatan kualitas rumah, akses jalan, hingga fasilitas sanitasi. Menurut dia, pembangunan kawasan itu diharapkan membuat Tanjung Ria menjadi lebih layak huni bagi masyarakat.Ia juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang antara lain tercermin dalam program pembangunan tiga juta rumah di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Tito mengapresiasi penerapan sistem lelang terbuka bagi kelompok penerima BSPS, yang menurutnya dirancang untuk menjaga anggaran agar tidak diselewengkan dan memberi ruang pengawasan kepada masyarakat.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang perluasan pembiayaan dan insentif fiskal perumahan di Tanah Papua, kami membahas upaya pemerintah mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema kredit yang lebih ringan dan dukungan fiskal. Kami juga menyoroti komitmen peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta sinyal kuat bahwa agenda perumahan rakyat di Papua dijalankan lintas lembaga dengan dukungan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
Berita Real Estate Terbaru
- Forex
- Crypto