DPR tegaskan fungsi pengawasan tetap berjalan di tengah kritik hubungan dengan pemerintah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR tegaskan fungsi pengawasan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

Kemarin

DPR tegaskan fungsi pengawasan tetap berjalan di tengah kritik hubungan dengan pemerintah — DPR tegaskan fungsi berjalan

Perdebatan soal posisi DPR terhadap pemerintah kembali mengemuka setelah kritik dari PDI-P mengenai peran lembaga legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan komisi-komisi DPR tetap mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan isu BBM subsidi.

Sorotan

Saan Mustopa menegaskan komisi-komisi DPR tetap menjalankan pengawasan kebijakan pemerintah, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat sampai 22 Juni 2026.
Pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola program Makan Bergizi Gratis dengan penghematan sekitar Rp70 triliun pasca-masukan DPR dan persoalan hukum di BGN.
Komisi XII DPR berkomitmen mengawasi kelangkaan BBM subsidi pasca-kenaikan Pertamax serta memantau komitmen Kementerian ESDM terkait isu energi dan sosial.

Penegasan pengawasan DPR atas kebijakan pemerintah

Seperti dilaporkan Kompas.com, Saan Mustopa menyatakan mekanisme checks and balances tetap berjalan melalui komisi-komisi DPR yang menindaklanjuti keluhan masyarakat serta mengawasi berbagai kebijakan pemerintah. Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026, saat menanggapi anggapan bahwa DPR hanya mengikuti kehendak pemerintah.

Menurut Saan, aspirasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah tetap dibahas di alat kelengkapan dewan yang relevan. Ia mencontohkan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis, yang belakangan menjadi sorotan publik dan dikritisi di DPR.

Saan juga mengatakan pemerintah telah mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat maupun hasil pengawasan DPR. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah penataan ulang tata kelola program Makan Bergizi Gratis setelah muncul persoalan hukum yang melibatkan petinggi BGN.

Ia menambahkan Kepala BGN, Nanik S Deyang, telah menyampaikan kepada DPR adanya upaya perbaikan tata kelola program tersebut. Dalam penjelasan itu, Saan menyebut ada penghematan sekitar Rp70 triliun.

Dampak politik dan agenda pengawasan lanjutan

Saan menegaskan DPR tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik. Pernyataan itu menjadi bagian dari respons terhadap kritik bahwa peran pengawasan parlemen melemah di tengah dinamika politik koalisi.

Ia juga menyatakan DPR akan terus mengawal komitmen pemerintah yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Salah satu isu yang akan diawasi lebih lanjut adalah kelangkaan bahan bakar minyak subsidi setelah kenaikan Pertamax.

Menurut Saan, Komisi XII DPR akan memantau tindak lanjut komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait persoalan BBM. Pengawasan ini menunjukkan isu energi dan program sosial tetap menjadi area utama yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas fungsi kontrol DPR.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah, kami membahas langkah pemerintah membuka komunikasi dengan pengelola dapur SPPG yang memprotes penghentian sementara tersebut. Kami juga menyoroti bahwa jeda ini dikaitkan dengan evaluasi aspek hukum dan penataan ulang tata kelola, sekaligus memunculkan tekanan biaya operasional bagi mitra dapur yang tetap menanggung beban tetap dan cicilan meski program berhenti.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?