Pemerintah naikkan alokasi KUR perumahan menjadi Rp50 triliun pada 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Alokasi KUR Perumahan 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

11 jam yang lalu

Pemerintah naikkan alokasi KUR perumahan menjadi Rp50 triliun pada 2026 — KUR perumahan naik 2026

Peningkatan serapan pembiayaan perumahan mendorong pemerintah menambah alokasi KUR Perumahan untuk 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran sudah mencapai sekitar 54 persen atau Rp19,24 triliun kepada 91.045 debitur.

Sorotan

Pemerintah menaikkan alokasi KUR perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun untuk 2026 karena capaian program sudah 54 persen.
Hingga 20 Juni 2026, penyaluran pembiayaan melalui perbankan mencapai Rp19,2 triliun dengan total 91.045 debitur, mayoritas lewat bank BUMN.
PT Bank Rakyat Indonesia menjadi penyalur terbesar dalam Himbara dengan Rp10,180 triliun atau 52,91 persen dari total realisasi pembiayaan.

Serapan program dorong kenaikan plafon

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan kenaikan alokasi ditetapkan setelah melihat animo dan daya serap yang baik, baik dari sisi pengembang maupun masyarakat yang membeli rumah. Ia menyatakan capaian program sudah menyentuh 54 persen, sehingga plafon yang semula Rp36 triliun diputuskan naik menjadi Rp50 triliun pada 2026.

Maruarar menyampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin, 22 Juni 2026, bahwa dari alokasi Rp36 triliun yang sebelumnya disediakan, hingga 20 Juni 2026 sudah terserap sekitar Rp19,24 triliun. Total debitur mencapai 91.045, yang terdiri atas 2.271 debitur pengembang dan 88.774 debitur pembeli rumah.

Bank BUMN mendominasi penyaluran pembiayaan

Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran pembiayaan melalui perbankan mencapai Rp19,2 triliun dengan total 91.045 debitur. Kelompok bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, Himbara, menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp17,933 triliun atau 93,21 persen dari total penyaluran, serta melayani 88.931 debitur atau 97,68 persen dari total penerima.

Di dalam kelompok Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran Rp10,180 triliun atau 52,91 persen dari total realisasi. PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyusul dengan Rp3,65 triliun atau 18,97 persen, diikuti PT Bank Negara Indonesia (BNI) Rp2,027 triliun atau 10,54 persen, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp1,057 triliun atau 5,5 persen, serta PT Bank Mandiri Rp1,016 triliun atau 5,28 persen.

Sementara itu, kelompok bank pembangunan daerah membukukan realisasi Rp936,171 miliar atau 4,87 persen dari total penyaluran. Jumlah debitur yang dilayani bank daerah mencapai 1.994 debitur atau 2,19 persen dari total debitur, menunjukkan peran penyaluran masih terkonsentrasi pada bank-bank milik negara.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang respons bank-bank Himbara terhadap kenaikan BI Rate ke 5,75%, kami membahas bagaimana BNI, BRI, dan BTN mulai menyesuaikan portofolio kredit serta kebijakan bunga secara selektif karena cost of fund berpotensi naik. Kami juga mencatat BTN memastikan bunga KPR subsidi tetap tidak naik berkat dukungan insentif pemerintah, sementara penyesuaian pada kredit lain dan deposito masih dikaji seiring kompetisi penghimpunan dana yang makin ketat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?