Himbara sesuaikan strategi kredit setelah BI Rate naik ke 5,75%

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Himbara sesuaikan strategi kredit

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

2 jam yang lalu

Himbara sesuaikan strategi kredit setelah BI Rate naik ke 5,75% — Himbara ubah strategi kredit

Perbankan milik negara mulai menyiapkan penyesuaian bisnis di tengah fase suku bunga tinggi setelah Bank Indonesia menaikkan BI Rate total 1% sejak awal tahun ini menjadi 5,75%. Langkah itu diperkirakan menahan ekspansi kredit karena biaya dana berpotensi naik, meski bank tetap menjaga pembiayaan untuk sektor produktif dan sejumlah produk tertentu.

Sorotan

Bank Indonesia menaikkan BI Rate ke 5,75%, mendorong BNI, BRI, dan BTN menyesuaikan portofolio kredit dan kebijakan bunga secara selektif dan adaptif.
Dampak kenaikan BI Rate menyebabkan bunga deposito berpotensi naik, meningkatkan cost of fund bank dan menekan margin sehingga penyesuaian suku bunga kredit berlangsung bertahap.
BTN memastikan bunga KPR subsidi tetap tidak naik, sedangkan kredit lain dan deposito masih dikaji seiring kompetisi perbankan semakin ketat di tengah periode suku bunga tinggi.

Penyesuaian kebijakan bunga dan portofolio

KONTAN Indonesia melaporkan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara tengah mencermati dampak lanjutan kenaikan suku bunga acuan terhadap permintaan kredit, biaya dana, dan strategi penyaluran pembiayaan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kebijakan BI itu dinilai perlu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Di sisi lain, ia mengakui kenaikan suku bunga acuan dapat memengaruhi permintaan kredit, sehingga BNI akan lebih selektif dan adaptif dalam mengelola portofolio bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BNI juga menegaskan dukungan pembiayaan tetap tersedia bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sikap ini menunjukkan bank BUMN masih berupaya menyeimbangkan stabilitas kualitas aset dengan kebutuhan pembiayaan ekonomi riil.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan BI Rate sebagai suku bunga acuan pada akhirnya memengaruhi suku bunga deposito. Menurut dia, jika BI Rate naik secara gradual, bunga deposito juga ikut naik, sehingga mendorong kenaikan cost of fund yang harus ditanggung perbankan.

Untuk menjaga margin, bank pada gilirannya perlu menaikkan suku bunga kredit, meski transmisi kenaikan itu tidak terjadi otomatis dan masih ada jeda waktu. Hal ini menandakan penyesuaian harga kredit berpotensi berlangsung bertahap, bergantung pada struktur dana dan persaingan masing-masing bank.

Dampak pada pembiayaan dan persaingan pasar

BTN menyatakan bunga kredit pemilikan rumah subsidi tidak naik karena produk tersebut ditopang insentif pemerintah. Namun, transmisi kenaikan suku bunga ke jenis kredit lain dan ke deposito masih dalam tahap kajian.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan KPR non-subsidi pada prinsipnya masih menggunakan bunga promosi, dan perseroan masih menilai apakah tingkat promosi itu perlu dinaikkan atau dipertahankan. Untuk deposito, BTN juga melihat dinamika persaingan pasar sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Bagi industri perbankan, kondisi ini memperlihatkan bahwa periode suku bunga tinggi tidak hanya menekan potensi pertumbuhan kredit, tetapi juga memperketat kompetisi penghimpunan dana. Bank-bank besar berupaya menjaga margin, kualitas pembiayaan, dan daya saing produk secara bersamaan ketika transmisi kebijakan moneter mulai masuk ke biaya pendanaan dan minat pinjaman.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang perkara dugaan suap pengurusan impor Blueray Cargo Group, proses hukum memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dengan jaksa menguraikan dugaan pemberian lebih dari Rp63 miliar kepada pejabat Bea dan Cukai untuk mempercepat keluarnya barang impor. Fakta persidangan juga menyoroti risiko kepatuhan dan potensi keterlibatan lintas instansi dalam tata kelola pengawasan impor, yang mempertegas pentingnya penguatan transparansi dan pengawasan dalam ekosistem ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?