PLN menghadapi tekanan kompensasi atas pemadaman bergilir di berbagai daerah
Gelombang pemadaman listrik bergilir dalam beberapa pekan terakhir mendorong tekanan baru terhadap PT PLN (Persero) untuk menanggung dampak ekonomi yang dirasakan pelanggan. Desakan itu terutama menyoroti kerugian UMKM dan hak masyarakat atas kompensasi di tengah gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Sorotan
- Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
- Direktur Utama PLN menyatakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa mulai diminimalkan sejak 22 Juni 2026 karena kondisi sistem kelistrikan membaik.
- Satu dari dua pembangkit besar mitra PLN yang sempat mengalami kendala teknis telah dipulihkan dan kembali memasok listrik ke sistem Jawa.
Desakan kompensasi dan dasar aturannya
Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami kerugian. Dalam keterangannya pada Selasa, 23 Juni 2026, Mufti menyatakan PLN dan pemerintah wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat gangguan layanan tersebut.Ia menilai kompensasi bukan sekadar soal nominal yang diterima pelanggan, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas layanan publik yang tidak berjalan optimal. Menurut dia, ketika listrik padam, kegiatan usaha berhenti, barang dagangan dapat rusak, produksi terganggu, dan pendapatan masyarakat hilang.
Mufti juga menegaskan masyarakat berhak memperoleh kompensasi atas pemadaman listrik bergilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Ia menilai dampak ekonomi dari gangguan listrik tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap penghasilan harian dan beban hidup rumah tangga.
Pemulihan sistem Jawa dan implikasinya bagi pelanggan
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo sebelumnya menyampaikan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa mulai dapat dikurangi karena kondisi sistem kelistrikan membaik. Pernyataan itu ia sampaikan saat hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026.Menurut Darmawan, sejak Minggu kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir berhasil diminimalkan. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut.
Darmawan menjelaskan pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit dari PLN maupun Independent Power Producer mulai mengalir pada pekan lalu. Ia menambahkan dua pembangkit besar milik mitra sempat mengalami kendala teknis dan keluar dari sistem, namun satu pembangkit besar telah berhasil dipulihkan dan kembali sinkron untuk memasok listrik ke sistem Jawa.
Bagi sektor ketenagalistrikan, perbaikan pasokan dan pemulihan pembangkit menjadi kunci untuk menekan gangguan lanjutan. Namun, desakan kompensasi menunjukkan bahwa pemulihan operasional saja belum menutup tuntutan akuntabilitas atas kerugian pelanggan selama periode pemadaman.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang dampak pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, kami menyoroti tekanan langsung yang dialami pelaku UMKM, terutama usaha yang bergantung pada mesin pendingin seperti pedagang es dan frozen food. Kami juga membahas dorongan pemerintah untuk membenahi tata kelola pasokan energi dan keandalan operasional PLN agar gangguan tidak berulang dan risiko ekonomi rakyat bisa ditekan.
Berita Japan Terbaru
- Forex
- Crypto