Pemerintah kaji ulang rencana penambahan layer cukai rokok usai penolakan DPR
Pemerintah sedang meninjau kembali rancangan penambahan lapisan baru dalam struktur tarif cukai rokok setelah muncul penolakan dari Badan Anggaran DPR RI. Rancangan itu masih dibahas di internal pemerintah dan belum dibawa ke parlemen untuk pembahasan bersama.
Sorotan
- Pemerintah menunda pengajuan penambahan layer tarif cukai rokok ke DPR setelah mendapat penolakan dan akan melakukan pengkajian ulang internal.
- Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penambahan layer cukai dirancang untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke sistem resmi sebagai transisi legalisasi.
- Skema cukai baru ini diharapkan menekan kebocoran penerimaan negara yang masih tinggi akibat peredaran rokok ilegal, dibanding mempertahankan sistem lama.
Proses kebijakan dan alasan peninjauan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengkaji kembali formulasi penambahan layer tarif cukai rokok sebagai respons atas keberatan dari parlemen. Ia mengatakan rancangan tersebut hingga kini masih digodok di internal pemerintah dan belum diajukan ke DPR.Purbaya menyampaikan pernyataan itu saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, jika pemerintah diminta melakukan pengkajian ulang, langkah itu pasti dilakukan sebelum rancangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Dampak bagi penerimaan dan industri rokok
Purbaya menilai penambahan layer tarif cukai dirancang sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke jalur resmi. Skema itu diposisikan sebagai instrumen transisi agar pelaku yang selama ini berada di luar sistem dapat beralih menjadi legal.Ia juga mengakui skema cukai baru yang sedang disusun tidak akan langsung berjalan sempurna di lapangan. Namun, pemerintah memandang pendekatan transisi tersebut lebih efektif untuk menekan kebocoran penerimaan negara dibanding membiarkan sistem cukai yang ada tetap mandek, di tengah masih banyaknya peredaran rokok ilegal.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang sorotan pemerintah terhadap tambang ilegal dan penyelundupan hasil sumber daya, Presiden Prabowo menegaskan ada tambang yang beroperasi bertahun-tahun tanpa izin dan komoditas masih rutin keluar secara ilegal. Artikel itu menekankan tantangan penegakan hukum serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dan aparat yang bersih agar kebocoran penerimaan negara bisa ditekan.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto