Indonesia soroti kebocoran penerimaan negara sebagai hambatan kenaikan gaji ASN dan guru

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kebocoran hambat kenaikan gaji ASN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Indonesia soroti kebocoran penerimaan negara sebagai hambatan kenaikan gaji ASN dan guru — Gaji ASN & guru terhambat

Pemerintah menempatkan keterbatasan ruang fiskal sebagai alasan belum naiknya gaji guru dan aparatur sipil negara di tengah kebutuhan belanja publik yang terus besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebocoran penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun, angka yang menurutnya mengurangi kemampuan negara membiayai kesejahteraan pegawai dan pembangunan.

Sorotan

Presiden Prabowo menyatakan ruang fiskal Indonesia terhambat oleh kebocoran penerimaan negara akibat praktik seperti under invoicing dan aliran kekayaan ke luar negeri.
Prabowo mencontohkan laporan penjualan barang yang direduksi setengah oleh pelaku usaha, menyebabkan penerimaan negara berkurang signifikan.
Kerugian Indonesia akibat kebocoran penerimaan menurut ahli mencapai sekitar USD150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun, membatasi kenaikan gaji ASN dan guru.

Pernyataan presiden soal ruang fiskal

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026. Dalam forum itu, ia menjelaskan kepada peserta bahwa anggaran negara dinilai tidak cukup karena dana penerimaan terus bocor.

Prabowo mengatakan gaji guru dan pegawai negeri belum dapat membaik karena uang negara terus diambil. Ia juga menyoroti aliran kekayaan Indonesia yang menurutnya selama bertahun-tahun keluar dari dalam negeri sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya kembali ke pembangunan domestik.

Dalam penjelasannya, Prabowo kembali mengangkat praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ia menilai kecurangan semacam itu membuat negara kehilangan penerimaan dalam skala besar.

Dampak pada penerimaan dan belanja negara

Presiden memberi contoh pelaku usaha yang menjual 1.000 ton barang namun hanya melaporkan 500 ton, sehingga bagian penerimaan negara ikut berkurang. Menurutnya, praktik seperti itu menjadi salah satu sumber kerugian fiskal yang terus berulang.

Ia menyebut perhitungan para ahli menunjukkan Indonesia mengalami kerugian sekitar USD150 miliar, atau setara Rp2.500 triliun, setiap tahun. Jika kebocoran itu dapat ditekan, ruang anggaran untuk belanja pegawai, termasuk gaji guru dan ASN, serta pembiayaan pembangunan nasional berpotensi menjadi lebih besar.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang komitmen antikorupsi dan penertiban kebocoran penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak memberi ruang bagi korupsi karena dinilai menggerus kekayaan negara yang seharusnya kembali ke rakyat. Kami juga mencatat langkah penutupan tambang tanpa izin dan kebun ilegal serta pengetatan tata kelola ekspor komoditas strategis untuk menahan arus keluar kekayaan dan memperkuat penerimaan nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?