Prabowo tegaskan agenda antikorupsi pemerintah untuk lindungi kekayaan negara

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Prabowo agenda antikorupsi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Prabowo tegaskan agenda antikorupsi pemerintah untuk lindungi kekayaan negara — Prabowo tegaskan antikorupsi

Di tengah dorongan penguatan tata kelola negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak memberi ruang bagi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan itu ia sampaikan saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, seraya mengaitkan pemberantasan korupsi dengan pemerataan kekayaan nasional.

Sorotan

Prabowo menegaskan komitmen pemberantasan korupsi untuk melindungi kekayaan negara dan memastikan distribusi kekayaan Indonesia lebih adil.
Pemerintah menutup ratusan tambang tanpa izin dan kebun ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis.
Arah kebijakan antikorupsi memperketat pengawasan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan komoditas berbasis sumber daya alam, berdampak pada tata kelola dan iklim usaha.

Komitmen antikorupsi dan langkah penertiban

Seperti diberitakan Kompas.com, Prabowo menyatakan korupsi tidak boleh ada di Pemerintah Republik Indonesia karena penyimpangan telah menggerus kekayaan negara yang semestinya menjadi hak rakyat. Ia menilai integritas pemerintahan menjadi syarat untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia secara lebih adil.

Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari upaya menempatkan kepentingan negara dan rakyat sebagai prioritas utama. Ia mengatakan pemerintah telah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara, termasuk dengan menertibkan ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan dan kebun ilegal di kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menghentikan kecurangan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui kebijakan tata kelola ekspor. Langkah itu diharapkan menahan aliran kekayaan negara ke luar negeri dan memperkuat penerimaan nasional.

Dampak bagi tata kelola dan iklim usaha

Penekanan pada agenda antikorupsi menunjukkan fokus pemerintah pada perbaikan tata kelola sektor publik dan pengamanan aset negara. Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini mengisyaratkan pengawasan yang lebih ketat pada kegiatan pertambangan, perkebunan, dan perdagangan komoditas berbasis sumber daya alam.

Prabowo mengatakan langkah tersebut tidak ringan, namun harus dijalankan demi keselamatan negara. Ia kembali menegaskan komitmen itu sebagai bagian dari sumpah jabatannya untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pelemahan rupiah yang dikaitkan dengan arus keluar kekayaan nasional, Prabowo Subianto menilai derasnya dana dan keuntungan yang mengalir ke luar Indonesia turut menekan nilai tukar. Ia juga menyoroti praktik under-invoicing dalam pelaporan ekspor yang membuat sebagian penerimaan tidak tercatat, sehingga pemerintah menekankan penguatan pengawasan ekspor, akurasi pelaporan, dan penahanan nilai tambah di dalam negeri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?