Kementerian PANRB laporkan perbaikan indikator tata kelola dan realisasi anggaran 2025

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perbaikan tata kelola dan anggaran 2025

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

Kemarin

Kementerian PANRB laporkan perbaikan indikator tata kelola dan realisasi anggaran 2025 — PANRB tingkatkan tata kelola

Perbaikan indikator tata kelola pemerintah sepanjang 2025 menjadi salah satu sorotan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI mengenai LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta. Kementerian PANRB menyatakan tren itu didukung perluasan layanan publik terintegrasi dan penguatan reformasi birokrasi yang juga menopang posisi Indonesia pada sejumlah indeks global.

Sorotan

Kementerian PANRB melaporkan realisasi anggaran 2025 mencapai lebih dari 97,98 persen dari Rp 314 miliar dengan tujuh capaian strategis tercapai.
Hingga 2025, terbentuk 305 Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota, didukung integrasi layanan pemerintah berbasis digital dan penghargaan internasional.
Indonesia mencatat perbaikan pada Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index PBB, dan menempati peringkat kedua Digital Government Index OECD di Asia Tenggara.

Capaian 2025 dan pemanfaatan anggaran

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI bahwa sejumlah indikator strategis nasional terus membaik sepanjang 2025, mencakup reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan zona integritas, dan indeks pelayanan publik.

Dalam rilis persnya pada Rabu, 15 Juli 2026, Rini mengatakan peningkatan itu didukung implementasi Mal Pelayanan Publik dan MPP Digital yang semakin luas, sehingga layanan pemerintah menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Kementerian PANRB juga melaporkan anggaran efektif sebesar Rp 314 miliar dengan realisasi lebih dari 97,98 persen pada 2025. Dari penggunaan anggaran tersebut, kementerian menyebut telah menuntaskan tujuh capaian strategis, termasuk penguatan tata kelola program prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis, serta perluasan pelayanan publik yang terintegrasi, berkualitas, dan inklusif.

Hingga 2025, telah terbentuk 305 Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Rini juga menyatakan sejumlah inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah memperoleh perkembangan yang dinilai membanggakan, termasuk penghargaan dari United Nations Public Service Awards.

Dampak pada tata kelola dan posisi Indonesia

Pada tingkat global, pemerintah mencatat perbaikan pada beberapa indikator, antara lain Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index PBB, dan Digital Government Index OECD. Dalam indeks OECD tersebut, Indonesia disebut menempati peringkat kedua di Asia Tenggara.

Rini mengatakan Kementerian PANRB memegang posisi strategis dalam sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui tiga peran utama, yaitu sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, bagian dari strategic diamond Presiden untuk mendukung agenda prioritas nasional, serta pendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.

Di dalam negeri, capaian itu memberi dasar bagi penguatan efektivitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan fleksibilitas sistem kerja. Arah kebijakan tersebut menunjukkan reformasi birokrasi tetap menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pemerintahan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami menyoroti bagaimana rancangan aturan ini diposisikan sebagai upaya memperkuat efektivitas pemerintahan melalui pemulihan aset hasil korupsi dan penutupan kesenjangan besar antara kerugian negara dan aset yang berhasil diselamatkan. Kami juga membahas desain kelembagaan pengelola harta rampasan—apakah memakai lembaga yang sudah ada atau membentuk badan baru—serta risiko tata kelola bila kewenangan penegakan hukum dan pengelolaan aset menumpuk dalam satu institusi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?