Kemenhaj siapkan regulasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Regulasi ekonomi haji dan umrah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

Kemarin

Kemenhaj siapkan regulasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah — Regulasi ekonomi haji umrah

Pemerintah sedang menyusun kerangka aturan untuk memperluas dampak ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Rancangan Peraturan Pemerintah itu diarahkan untuk mengintegrasikan layanan ibadah dengan sektor pendukung seperti logistik, telekomunikasi, dan layanan komersial lain.

Sorotan

Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur integrasi ekosistem ekonomi haji dan umrah dari hulu ke hilir.
Substansi regulasi mencakup mekanisme kontrak tahun jamak, integrasi layanan visa dan Nusuk, serta pemisahan tata kelola administrasi haji dan umrah.
Pemerintah memasukkan sektor logistik, telekomunikasi, dan komersial dalam aturan baru untuk mengoptimalkan dampak ekonomi nasional dari layanan haji dan umrah.

Ruang lingkup aturan dan agenda penyusunan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah sebagai landasan hukum bagi integrasi ekosistem dari hulu hingga hilir. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Cecep Khairul Anwar mengatakan cakupan pengaturannya tidak hanya menyasar layanan ibadah, tetapi juga sektor pendukung yang dinilai berpotensi menambah nilai bagi perekonomian nasional.

Dalam keterangan pers pada Rabu, 15 Juli 2026, Cecep menyatakan penyusunan RPP ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui regulasi yang komprehensif dan implementatif. Ia menambahkan substansi aturan disusun dengan memperhatikan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Beberapa materi teknis yang menjadi perhatian mencakup mekanisme kontrak tahun jamak, integrasi layanan visa dan Nusuk, pengelolaan dokumen perjalanan, hingga pemisahan tata kelola administrasi pelayanan haji dan pelayanan umrah. Direktur Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Nur Rokhma Muliana mengatakan penyempurnaan substansi RPP dilakukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan teknis penyelenggaraan.

Dampak bagi sektor layanan dan ekonomi nasional

Kerangka regulasi ini dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi haji yang lebih terintegrasi, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada penyelenggaraan ibadah semata. Dengan memasukkan sektor seperti logistik, pengelolaan dam, telekomunikasi, dan layanan komersial lainnya, pemerintah mengarahkan haji dan umrah sebagai pengungkit aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Dalam proses penyusunannya, Kementerian Haji dan Umrah juga menghimpun masukan dari berbagai kementerian dan lembaga. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang dihasilkan bersifat implementatif, sekaligus mendukung efektivitas tata kelola layanan haji dan umrah di tingkat nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami menyoroti upaya memperkuat efektivitas pemerintahan lewat pemulihan aset hasil korupsi dan menutup kesenjangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil diselamatkan. Kami juga membahas opsi desain kelembagaan pengelola harta rampasan serta risiko tata kelola jika kewenangan penegakan hukum dan pengelolaan aset terpusat dalam satu institusi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?