BNPP RI catat serapan anggaran 99,38 persen, pertahankan opini WTP

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BNPP serapan anggaran & WTP

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

16.07.2026

BNPP RI catat serapan anggaran 99,38 persen, pertahankan opini WTP — Anggaran BNPP capai 99,38%

Di tengah penyesuaian belanja pemerintah pada Tahun Anggaran 2025, BNPP RI melaporkan realisasi anggaran Rp 213,5 miliar dari total pagu Rp 214,8 miliar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Capaian itu disertai keberhasilan lembaga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2024 untuk ke-11 kali berturut-turut sejak 2014.

Sorotan

BNPP RI merealisasikan serapan anggaran Rp 213,5 miliar atau 99,38 persen dari pagu Rp 214,8 miliar untuk tahun 2025.
BNPP RI mempertahankan opini WTP ke-11 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2024.
Evaluasi kinerja anggaran BNPP 2025 mencapai nilai 94,86 (sangat baik) dan reformasi birokrasi naik ke 81,84 (kategori A-) menurut penilaian kementerian terkait.

Rincian anggaran dan capaian kelembagaan 2025

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menyampaikan alokasi awal anggaran BNPP untuk TA 2025 ditetapkan sebesar Rp 267,13 miliar berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024. Setelah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah, pagu anggaran disesuaikan menjadi Rp 138,4 miliar.

Tito menjelaskan kemudian terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 76,4 miliar, sehingga total pagu BNPP pada 2025 menjadi Rp 214,8 miliar. Dari jumlah tersebut, BNPP merealisasikan Rp 213,5 miliar atau 99,38 persen, yang menurutnya mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan efektivitas pelaksanaan program.

Selain serapan anggaran, BNPP RI kembali mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2024. Menurut Tito, pencapaian itu menjadi opini WTP ke-11 yang diterima secara berturut-turut sejak 2014.

Dampak kinerja bagi tata kelola perbatasan

BNPP RI juga mencatat sejumlah penilaian positif dari kementerian dan lembaga sepanjang 2025. Berdasarkan evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran BNPP mencapai 94,86 dengan kategori sangat baik, sementara evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB mencapai 81,84 atau kategori A-, naik dari 73,88 pada tahun sebelumnya.

Pada aspek perencanaan pembangunan, lembaga itu memperoleh Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas. Adapun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025 yang dinilai Kementerian Keuangan mencapai 94,67 dengan kategori baik.

Tito menambahkan keberhasilan BNPP juga tercermin dari penghargaan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin. Rangkaian capaian itu memperkuat posisi BNPP dalam menjaga tata kelola anggaran dan operasional layanan di kawasan perbatasan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kinerja anggaran Kemendagri pada 2025, dijelaskan bahwa efisiensi belanja tidak menghambat program karena serapan anggaran tetap sangat tinggi setelah pagu disesuaikan dan kemudian diperkuat lewat relaksasi dari Kementerian Keuangan. Laporan itu juga menyoroti lonjakan PNBP yang ditopang layanan data Dukcapil serta keberlanjutan opini WTP dari BPK, sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?