Kemendagri catat serapan anggaran 99,46 persen di tengah efisiensi APBN 2025

Kemendagri catat serapan anggaran 99,46 persen di tengah efisiensi APBN 2025
Serapan Anggaran Tertinggi

Di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah pada APBN 2025, Kementerian Dalam Negeri menyatakan kinerja anggarannya tetap terjaga dengan realisasi mencapai Rp 3,76 triliun dari pagu efektif Rp 3,79 triliun. Capaian itu menempatkan serapan anggaran Kemendagri di antara yang tertinggi di level kementerian dan lembaga, sekaligus ditopang kenaikan pagu efektif setelah relaksasi dari Kementerian Keuangan.

Sorotan

  • Kemendagri menyerap anggaran 99,46 persen pada 2025 meski pagu awal dipangkas dari Rp 4,79 triliun menjadi Rp 2,61 triliun, sebelum revisi naik ke Rp 3,79 triliun.
  • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemendagri 2025 tercatat Rp 1,22 triliun, setara 225,30 persen dari target Rp 545,62 miliar, ditopang layanan data Dukcapil.
  • Laporan keuangan Kemendagri tahun fiskal 2025 kembali meraih opini WTP ke-12 beruntun sejak 2014 menurut Badan Pemeriksa Keuangan.

Rincian serapan dan penyesuaian anggaran 2025

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), bahwa efisiensi belanja tidak menghambat pelaksanaan program Kemendagri pada Tahun Anggaran 2025.

Ia menjelaskan pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 sebesar Rp 4,79 triliun, lalu turun menjadi Rp 2,61 triliun sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Setelah relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif meningkat menjadi Rp 3,79 triliun untuk mendukung kebutuhan strategis kementerian.

Tambahan anggaran itu digunakan untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dukungan belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Anggaran juga dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.

Dampak pada penerimaan dan akuntabilitas lembaga

Selain dari sisi belanja, Kemendagri juga mencatat kinerja positif pada penerimaan negara. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 1,22 triliun, setara 225,30 persen dari target Rp 545,62 miliar, yang terutama ditopang layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Tito juga menyatakan realisasi program anggaran Kemendagri pada 2025 terlaksana dengan baik. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, yang menjadi opini WTP ke-12 kali berturut-turut sejak 2014.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan efisiensi fiskal tidak serta-merta menekan pelaksanaan program inti kementerian. Bagi sektor layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, stabilnya serapan anggaran, tingginya PNBP, dan keberlanjutan opini WTP memperkuat ruang Kemendagri untuk menjaga layanan administrasi kependudukan serta dukungan sistem pemerintahan daerah.

Serapan anggaran Kemendikdasmen pada 2025 menjadi sorotan kami, dengan realisasi belanja yang tinggi dari pagu Rp64,34 triliun serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Artikel tersebut juga menyoroti penyesuaian pagu 2026 akibat efisiensi, lalu adanya tambahan dana untuk mendukung Program Prioritas Nasional dan layanan pendidikan pascabencana di Sumatra, yang memperkuat kesinambungan program di tengah pengetatan belanja.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.