Aksi GMNI di Jakarta picu penutupan sementara akses Medan Merdeka Selatan ke Gambir

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Aksi GMNI tutup akses Gambir

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Aksi GMNI di Jakarta picu penutupan sementara akses Medan Merdeka Selatan ke Gambir — Demo GMNI tutup jalan

Demonstrasi mahasiswa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu menyebabkan akses menuju Gambir ditutup sementara dan arus kendaraan dari arah MH Thamrin dialihkan ke Medan Merdeka Barat. Aksi yang digelar GMNI dan Aliansi Cipayung Jakarta Barat itu juga membawa tuntutan lebih luas terkait evaluasi kebijakan pemerintah, pemulihan ekonomi nasional, dan supremasi sipil.

Sorotan

Massa GMNI menutup sementara akses Jalan Medan Merdeka Selatan ke Gambir pada 20 Juni 2024, memicu pengalihan arus lalu lintas ke Medan Merdeka Barat.
Peserta aksi mengkritik Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai tidak efektif secara anggaran negara dan menuntut dana dialihkan ke sektor pendidikan.
Tuntutan aksi meliputi evaluasi kebijakan nasional, peningkatan kesejahteraan guru, pengawasan pembahasan RUU Polri dan RUU TNI, serta penguatan prinsip supremasi sipil.

Penutupan jalan dan agenda aksi di pusat Jakarta

Seperti dilaporkan Kompas.com, massa berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke wilayah Gambir saat menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Penutupan sementara akses ke Gambir berlaku selama aksi berlangsung, sementara kendaraan dari arah MH Thamrin dialihkan melalui Medan Merdeka Barat.

Dalam unjuk rasa tersebut, peserta aksi mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Seorang orator menilai program itu tidak memberi manfaat yang signifikan dibandingkan besarnya anggaran negara yang telah dikeluarkan, dan menyebut dana tersebut seharusnya dapat dialihkan ke sektor pendidikan.

Tuntutan kebijakan dan sorotan supremasi sipil

Ketua DPC GMNI Jakarta Barat Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi mengatakan aksi itu tidak hanya menyoroti MBG, tetapi juga memuat tuntutan terkait kebijakan nasional. Tuntutan yang disampaikan meliputi pemulihan ekonomi nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan demokrasi dan supremasi sipil, serta pengawasan terhadap pembahasan RUU Polri dan RUU TNI.

Menurut GMNI, berbagai kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil sebagai salah satu hasil utama Reformasi 1998, dengan menegaskan bahwa institusi sipil harus tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keterlibatan militer di ranah sipil harus tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang perdebatan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di APBN 2026, pembahasan di Mahkamah Konstitusi menyoroti perlunya pembenahan tata kelola, penajaman sasaran penerima, dan penguatan pengawasan agar alokasi pendidikan lain tidak tergerus. Sejumlah ahli menekankan program ini dinilai tetap konstitusional sepanjang memenuhi belanja wajib pendidikan dan dijalankan dengan akuntabilitas yang kuat, termasuk mitigasi risiko rente dan korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?