BP Tapera usul perluasan PPN DTP rusun subsidi hingga tipe 45

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perluasan PPN DTP rusun subsidi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ashutosh Sureka

Kemarin

BP Tapera usul perluasan PPN DTP rusun subsidi hingga tipe 45 — PPN DTP rusun subsidi meluas

Perluasan skema pembiayaan rumah subsidi mendorong penyesuaian insentif pajak untuk segmen rumah susun di Indonesia. BP Tapera mengusulkan agar fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah mencakup rusun subsidi sampai tipe 45, seiring perubahan batas ukuran hunian yang dinilai belum diikuti aturan pembebasan PPN saat ini.

Sorotan

BP Tapera mengusulkan perluasan fasilitas PPN DTP untuk rumah susun subsidi dari tipe 21-36 menjadi hingga tipe 45 seiring perencanaan perluasan rusun subsidi.
BP Tapera diminta menyusun desain anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskal jika usulan pembebasan PPN pada rumah susun subsidi tipe 45 disetujui pemerintah.
Jika usulan diterima, insentif pajak untuk hunian vertikal bersubsidi akan lebih selaras dengan kebutuhan pasar dan struktur biaya pembangunan terbaru.

Usulan insentif untuk rusun subsidi

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, BP Tapera mengajukan perluasan fasilitas PPN DTP untuk rumah susun subsidi setelah cakupan rusun dalam program pembiayaan subsidi perumahan direncanakan diperluas. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan pembebasan PPN untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, atau FLPP, saat ini masih terbatas pada hunian dengan luas 21 sampai 36.

Heru mengatakan telah ada kesepakatan untuk memperluas rumah susun, terutama hingga tipe 45. Karena itu, BP Tapera meminta agar dukungan fiskal dari pemerintah juga disesuaikan agar insentif PPN dapat mengikuti perluasan ukuran unit yang masuk dalam skema subsidi.

Menurut Heru, batas harga rumah yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN saat ini juga belum mencerminkan perkembangan harga terbaru untuk rusun subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah. BP Tapera kini diminta menyusun desain anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskal apabila usulan tersebut disetujui.

Dampak bagi pembiayaan perumahan

Jika usulan ini diterima, cakupan insentif pajak untuk hunian vertikal bersubsidi berpotensi menjadi lebih selaras dengan kebutuhan pasar dan struktur biaya pembangunan terbaru. Langkah itu juga dapat memperkuat daya jangkau program subsidi perumahan, terutama di wilayah perkotaan yang semakin bergantung pada pasokan rumah susun.

Penyesuaian insentif PPN dan batas harga menjadi penting bagi sektor perumahan subsidi karena memengaruhi keterjangkauan bagi pembeli serta kelayakan proyek bagi pengembang. Bagi pemerintah, perhitungan kebutuhan fiskal akan menjadi faktor utama sebelum keputusan perluasan fasilitas PPN DTP untuk rusun subsidi diambil.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebijakan KPR rumah subsidi, kami menyoroti keputusan pemerintah untuk mempertahankan bunga KPR subsidi rumah tapak di level 5 persen meski BI rate naik. Kami juga mencatat perpanjangan tenor pembiayaan hingga 40 tahun sebagai langkah untuk menjaga cicilan tetap terjangkau dan menopang penyaluran kredit perumahan melalui perbankan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?