Pemerintah perluas insentif PPN DTP untuk menopang harga rusun subsidi bagi MBR

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Insentif PPN DTP rusun subsidi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Dan Blystone

1 jam yang lalu

Pemerintah perluas insentif PPN DTP untuk menopang harga rusun subsidi bagi MBR — Insentif rusun subsidi MBR

Pemerintah memperluas akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah, MBR, terhadap hunian layak di kawasan perkotaan melalui dukungan fiskal untuk proyek rumah susun subsidi. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penyediaan perumahan yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus menjaga keterjangkauan harga jual bagi pembeli rumah pertama.

Sorotan

Pemerintah memperluas skema insentif PPN DTP untuk memastikan harga rusun subsidi bagi MBR tetap terjangkau sepanjang tahun anggaran 2026.
Rapat Komite Tapera pada 25/6/2026 menegaskan penguatan tata kelola, inovasi program, dan kemitraan strategis untuk efektivitas penyaluran dana pembiayaan perumahan.
Insentif pajak difokuskan pada proyek rusun perkotaan guna menahan kenaikan harga jual akibat tekanan harga lahan dan menjaga daya beli MBR.

Skema insentif dan agenda pembiayaan 2026

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Komite Tabungan Perumahan Rakyat, Tapera, menyepakati pemanfaatan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, sebagai solusi transisi untuk mendukung realisasi pembiayaan rusun subsidi bagi MBR. Instrumen fiskal ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga jual rusun agar tetap berada dalam jangkauan daya beli kelompok sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Rapat Komite Tapera yang dikutip pada Kamis, 25/6/2026, ia mengatakan pemerintah terus memperkuat instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses rumah pertama secara terjangkau dan berkelanjutan.

Rapat tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja serta rencana program kerja BP Tapera sepanjang tahun anggaran 2026. Komite memberi perhatian pada penguatan tata kelola, inovasi program, dan kemitraan strategis untuk memastikan dana pembiayaan perumahan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Dampak bagi pasar perumahan perkotaan

Fokus pada pengembangan rusun subsidi di wilayah perkotaan menunjukkan upaya pemerintah menjawab kebutuhan hunian terjangkau di area dengan tekanan harga lahan yang tinggi. Dengan dukungan insentif pajak, pemerintah berupaya menahan kenaikan harga jual proyek agar tetap sesuai dengan kemampuan beli MBR.

Purbaya menekankan keberhasilan program ini memerlukan integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi antarlembaga itu menjadi faktor penting agar pembiayaan, pembangunan, dan penyaluran manfaat program berjalan selaras.

Dalam artikel kami sebelumnya, usulan perluasan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rusun subsidi hingga tipe 45 dibahas sebagai penyesuaian insentif pajak agar selaras dengan rencana perluasan unit dan kenaikan biaya pembangunan. Kami juga menekankan bahwa BP Tapera diminta menyusun desain anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskal sebelum pemerintah memutuskan perluasan insentif tersebut.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?