Kementerian Haji dan Umrah dorong pengelolaan dana haji berorientasi manfaat bagi jemaah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pengelolaan dana haji manfaat

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

12 jam yang lalu

Kementerian Haji dan Umrah dorong pengelolaan dana haji berorientasi manfaat bagi jemaah — Pengelolaan dana haji optimal

Pemerintah menekankan agar dana haji dikelola untuk meningkatkan manfaat yang diterima jemaah, bukan untuk menambah beban biaya mereka. Sikap ini juga menjadi arah dalam pembahasan revisi aturan pengelolaan keuangan haji serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sorotan

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pengelolaan dana haji harus memaksimalkan nilai manfaat bagi jemaah, bukan akumulasi dana semata.
Pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 untuk fokus pada optimalisasi manfaat dan kemudahan bagi jemaah dari setoran awal Rp 25 juta.
Pengelolaan dana haji wajib dijalankan transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden, dengan dana sepenuhnya dipertanggungjawabkan demi kepentingan jemaah.

Arah revisi aturan dan fokus nilai manfaat

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pengelolaan keuangan haji harus mengutamakan kemanfaatan bagi jemaah. Ia menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dahnil menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, perlu berfokus pada peningkatan nilai manfaat dana jemaah, bukan sekadar mengakumulasikan dana. Menurut dia, dana yang sudah disetorkan jemaah seharusnya dikelola secara optimal agar memberikan hasil yang lebih besar bagi kepentingan mereka.

Ia mencontohkan setoran awal Rp 25 juta yang telah dibayarkan jemaah sebaiknya dapat menghasilkan manfaat yang lebih tinggi melalui kinerja pengelolaan yang lebih baik. Pemerintah, katanya, juga ingin mendorong prinsip tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dampak bagi jemaah dan tata kelola dana

Menurut Dahnil, revisi regulasi perlu memberi lebih banyak kemudahan dan manfaat kepada jemaah haji, bukan justru memberatkan mereka. Penekanan itu menunjukkan pemerintah sedang mengarahkan kebijakan dana haji pada efisiensi manfaat yang langsung dirasakan peserta ibadah.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden. Seluruh dana yang digunakan dari jemaah, katanya, harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan haji dan manfaat bagi jemaah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pendalaman kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK menunda sementara penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena alasan medis, sementara penyidikan terhadap sejumlah tersangka tetap berjalan. Kami juga menyoroti dugaan pengaturan kuota haji khusus tambahan serta aliran dana yang dikaitkan dengan sejumlah pihak, termasuk pemeriksaan untuk menelusuri perubahan skema pembagian kuota tambahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?