Satgas PRR dorong hibah antardaerah jadi model pembiayaan pemulihan bencana di Sumatra

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Hibah antardaerah pemulihan Sumatra

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Satgas PRR dorong hibah antardaerah jadi model pembiayaan pemulihan bencana di Sumatra — Model hibah pemulihan bencana

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra kini menonjolkan pola dukungan fiskal lintas daerah untuk membantu wilayah terdampak di Aceh. Hingga 22 Juni 2026, sebagian besar bantuan dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah terealisasi atau masuk ke rekening kas daerah penerima.

Sorotan

Bantuan keuangan antardaerah dari Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten-kota ke Aceh telah terealisasi dengan komitmen total sekitar Rp260 miliar per 25 Juni 2026.
Tambahan transfer pusat sebesar Rp10,6 triliun telah dialokasikan untuk pemda di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana.
Kebijakan pusat membolehkan penyaluran bantuan antardaerah tanpa persetujuan DPRD, mempercepat pencairan dana dan memperluas sumber pembiayaan pemulihan pascabencana.

Realisasi bantuan dan dorongan percepatan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menilai bantuan keuangan antardaerah dari pemda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kepada daerah terdampak di Aceh layak diperkuat sebagai contoh penanganan bencana ke depan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas perkembangan penyaluran tersebut. Dalam rilis persnya pada Kamis, 25 Juni 2026, ia mengatakan bantuan antardaerah bukan hanya menjadi dukungan fiskal bagi wilayah terdampak, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana.

Dari Sumut, bantuan telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut serta tujuh pemerintah kabupaten dan kota kepada Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues. Total komitmen bantuan dari Sumut mencapai sekitar Rp260 miliar, berasal dari Pemprov Sumut, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu, dengan sebagian besar dana sudah masuk ke rekening pemda penerima di Aceh.

Dukungan dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar juga terus menunjukkan perkembangan positif. Sebagian besar bantuan telah ditetapkan dan masuk ke rekening kas daerah penerima, sementara hanya beberapa daerah masih menyelesaikan proses pencairan administratif.

Dampak fiskal dan implikasi bagi pemulihan daerah

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemda di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong skema hibah antardaerah untuk membantu wilayah yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, khususnya di Aceh.

Kebijakan pusat juga memberi kemudahan penyaluran bantuan keuangan tanpa memerlukan persetujuan DPRD, sehingga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota didorong mempercepat penyelesaian tahapan administrasi yang masih berjalan. Bagi daerah terdampak, skema ini memperluas ruang pembiayaan pemulihan di luar transfer reguler dan dapat mempercepat arus dana ke wilayah yang paling membutuhkan.

Satgas PRR juga melihat manfaat kelembagaan dari pola ini. Kunjungan Bupati Bireuen Mukhlis bersama jajaran Pemkab Bireuen ke Kabupaten Asahan untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan dinilai menjadi contoh positif yang mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat solidaritas dalam pemulihan pascabencana.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk membahas optimalisasi pelaksanaan program di tengah ruang fiskal yang makin ketat. Kami juga mencatat pemangkasan alokasi MBG menjadi Rp268 triliun dari pagu awal Rp335 triliun, serta sorotan atas pergeseran fokus implementasi dan risiko tata kelola di lapangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?