BPS Jakarta Barat jelaskan pendataan penghasilan dalam Sensus Ekonomi 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BPS jelaskan data sensus 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

6 jam yang lalu

BPS Jakarta Barat jelaskan pendataan penghasilan dalam Sensus Ekonomi 2026 — BPS klarifikasi data sensus

Penolakan warga terhadap pertanyaan gaji dan kepemilikan aset dalam Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat mencerminkan kekhawatiran atas privasi data di tengah maraknya narasi media sosial. BPS menyatakan pendataan itu dipakai untuk memetakan kondisi ekonomi rumah tangga dan usaha kecil secara lebih akurat, bukan untuk kepentingan perpajakan.

Sorotan

BPS Jakarta Barat menyatakan Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup data penghasilan, pengeluaran, dan berbagai sumber pendapatan seluruh rumah tangga, termasuk sektor informal.
Sebanyak 1.648 petugas akan mengumpulkan data pendapatan, gaji, dan kepemilikan aset dengan jaminan kerahasiaan data di wilayah Jakarta Barat.
BPS menegaskan pendataan Sensus Ekonomi 2026 sepenuhnya terpisah dari proses perpajakan, bertujuan murni untuk pemetaan ekonomi nasional.

Ruang lingkup pendataan ekonomi rumah tangga

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencakup perusahaan besar dan usaha formal, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga di seluruh rumah tangga. Pendataan itu meliputi pemasukan, pengeluaran, dan berbagai sumber penghasilan untuk menggambarkan situasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Ia mengatakan pertanyaan mengenai pendapatan dan belanja menjadi unsur penting agar pemerintah dapat menilai kondisi riil perekonomian masyarakat. Cakupan usahanya juga beragam, mulai dari usaha rumahan hingga sektor informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, serta pendapatan dari media sosial, termasuk influencer dan affiliator.

Menurut Noval, data tersebut dibutuhkan untuk mengukur efektivitas usaha kecil terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk melihat selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Bagi warga yang tidak memiliki usaha, pendapatan tetap didata dari sumber lain, misalnya kiriman uang dari anak kepada lansia yang sudah tidak bekerja.

Jaminan kerahasiaan dan pemisahan dari pajak

Noval juga menegaskan data pendapatan, gaji, dan kepemilikan aset yang dikumpulkan oleh 1.648 petugas di Jakarta Barat dijamin kerahasiaannya. Penegasan itu disampaikan di tengah kecurigaan sebagian warga yang mengaitkan pendataan dengan penarikan pajak atau risiko kebocoran data pribadi.

Ia menyatakan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki hubungan dengan data perpajakan karena petugas BPS bukan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak. Penjelasan ini menjadi bagian dari upaya meredakan penolakan warga dan memperkuat kepercayaan terhadap proses pengumpulan data ekonomi nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tantangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat, kami menyoroti penolakan dan sikap defensif sebagian warga serta pelaku usaha mikro-kecil saat didatangi petugas sensus. Keraguan itu banyak dipicu kekhawatiran data akan dipakai untuk urusan pajak dan pengaruh narasi hoaks di media sosial, bahkan disertai keluhan soal bansos dan status desil kesejahteraan yang ikut memperumit pendataan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?