Satgas PRR dorong percepatan penyerapan TKD dan hibah pemulihan di Sumatra

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Percepatan penyerapan TKD & hibah Sumatra

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

Kemarin

Satgas PRR dorong percepatan penyerapan TKD dan hibah pemulihan di Sumatra — Percepatan pemulihan Sumatra

Dukungan fiskal pusat dan skema hibah antardaerah untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki tahap yang dinilai krusial bagi realisasi program di lapangan. Tambahan Transfer ke Daerah senilai sekitar Rp10,6 triliun dan hibah antardaerah sekitar Rp285 miliar untuk Aceh diarahkan agar segera memberi dampak pada layanan dasar dan hunian bagi warga terdampak.

Sorotan

Satgas PRR mendorong percepatan penyerapan tambahan TKD sebesar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Wahyu Bintono Hari Bawono menekankan percepatan anggaran diperlukan agar kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian tetap segera terpenuhi di daerah terdampak.
Rencana Induk Pascabencana Sumatera 2026-2028 didukung dana sekitar Rp100,1 triliun, menargetkan rehabilitasi hingga 2027 dan rekonstruksi selesai pada 2028.

Alokasi anggaran dan dorongan percepatan

Seperti diberitakan KOMPAS.com, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan dukungan fiskal yang telah disiapkan pemerintah pusat. Dana tersebut mencakup tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan anggaran yang sudah tersedia jangan tertahan terlalu lama dalam proses administrasi. Dalam rapat asistensi dan monitoring penggunaan TKD tambahan dan bantuan keuangan se-Wilayah Aceh secara daring pada Kamis, 25 Juni 2026, ia menekankan percepatan pemanfaatan anggaran menjadi kunci agar indikator pemulihan masyarakat segera tercapai.

Menurut Wahyu, realisasi anggaran yang lebih cepat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan hunian tetap. Ia juga mengingatkan masih ada sejumlah daerah yang menghadapi kendala penyediaan lahan, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat agar pembangunan hunian tetap tidak tertunda.

Dampak bagi pemulihan daerah dan koordinasi program

Selain mendorong percepatan belanja, Satgas PRR meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di daerah agar seluruh program berjalan selaras dengan Rencana Induk Pascabencana Sumatera 2026-2028. Rencana induk tersebut didukung total anggaran sekitar Rp100,1 triliun, dengan tahapan rehabilitasi berlangsung hingga 2027 dan rekonstruksi ditargetkan selesai pada 2028.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah terus menyiapkan asistensi, fasilitasi, dan pendampingan kepada daerah. Pendampingan itu ditujukan agar penggunaan tambahan TKD dan bantuan keuangan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Penurunan harga minyak dunia dan proyeksi defisit APBN di bawah 3% sebelumnya kami soroti sebagai sinyal ruang fiskal yang kian longgar. Dalam pembahasan itu, pemerintah menilai tren energi yang melemah membantu menekan biaya impor dan menjaga postur APBN, meski pelemahan rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?