Pemerintah siapkan mitigasi PHK industri di tengah tekanan geopolitik global
Tekanan terhadap sektor industri kini datang dari kombinasi konflik geopolitik, pelemahan daya beli, pelemahan rupiah, dan perpindahan investasi ke negara lain. Pemerintah menyatakan harga dan pasokan gas bumi bukan pemicu utama ancaman PHK, meski kenaikan biaya energi tetap menambah beban dunia usaha.
Sorotan
- Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi PHK di sektor industri akibat tekanan konflik Timur Tengah, pelemahan rupiah, dan relokasi produksi.
- Kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi serta penurunan daya beli masyarakat menekan volume produksi perusahaan dan meningkatkan biaya.
- Pemerintah masih memverifikasi data PHK sekitar 55 ribu pekerja dan menjalankan mitigasi agar tidak seluruhnya menjadi PHK baru.
Faktor tekanan industri dan langkah mitigasi
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah akan melakukan langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri.Ia menyatakan persoalan yang dihadapi pelaku usaha lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi. Menurut dia, konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi, sementara penurunan daya beli masyarakat ikut menekan volume produksi perusahaan.
Selain itu, relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya produksi. Said Iqbal menegaskan banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini.
Verifikasi data PHK dan dampaknya ke sektor usaha
Said Iqbal juga meluruskan informasi mengenai ancaman gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55 ribu pekerja. Ia mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.Menurut dia, proses mitigasi sedang dijalankan di berbagai perusahaan agar PHK dapat ditekan semaksimal mungkin. Pernyataan ini menunjukkan pemerintah masih berhati-hati membaca skala tekanan ketenagakerjaan di sektor industri, di tengah ketidakpastian global yang terus membebani biaya dan permintaan.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK, kami membahas langkah pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk memantau potensi pemutusan hubungan kerja serta menyiapkan solusi pencegahan. Artikel itu juga menyoroti mandat satgas untuk memetakan sektor dan perusahaan berisiko, sekaligus memastikan hak pekerja tetap terpenuhi jika PHK tidak terhindarkan.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto