Jakarta perluas insentif pajak untuk dorong investasi dan industri kreatif

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Jakarta perluas insentif pajak

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

1 jam yang lalu

Jakarta perluas insentif pajak untuk dorong investasi dan industri kreatif — Insentif pajak dorong investasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat iklim usaha melalui rangkaian insentif perpajakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi Jakarta menuju kota global yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, industri kreatif, dan investasi.

Sorotan

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 50 persen untuk jasa tontonan film nasional guna mendorong industri kreatif.
Jakarta meluncurkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan serta pembebasan pajak bagi kelompok tertentu, didukung penyederhanaan perizinan dan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Pengamat menilai insentif pajak efektif menjaga daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, meski berpotensi menekan penerimaan daerah dalam jangka pendek.

Insentif fiskal untuk ekosistem usaha Jakarta

Seperti diberitakan Berita Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang ramah bagi investasi dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha. Ia menyatakan kepercayaan investor menjadi faktor penting agar pembangunan dan arus investasi dapat berjalan optimal.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 50 persen untuk jasa kesenian dan hiburan berupa tontonan film nasional. Insentif ini diharapkan mendorong pertumbuhan industri perfilman sekaligus meningkatkan aktivitas produksi film di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kebijakan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat industri kreatif. Selain sektor film, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, termasuk pembebasan pajak bagi kelompok masyarakat tertentu.

Dampak bagi daya saing dan penerimaan daerah

Selain insentif fiskal, Jakarta juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, dan penguatan pembangunan infrastruktur. Langkah ini ditujukan untuk mendukung program pembangunan sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global, dengan target masuk 50 besar kota global dunia.

Pramono berharap berbagai kemudahan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, menarik lebih banyak investasi masuk, dan membuka lapangan kerja baru. Ia juga menilai insentif yang disiapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi tetap bergairah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memberi ruang bagi pelaku usaha untuk terus tumbuh.

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai kebijakan insentif pajak merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepada Kompas.com pada Jumat, 26 Juni 2026, ia mengatakan keringanan pajak berpotensi menarik investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor industri tertentu, meski efektivitasnya tetap bergantung pada kepastian hukum, kemudahan perizinan, kualitas infrastruktur, dan efisiensi birokrasi.

Menurut Sugiyanto, Jakarta memiliki modal kuat sebagai tujuan investasi karena berperan sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa keuangan, serta lokasi kantor berbagai perusahaan nasional dan internasional. Ia mengingatkan insentif pajak dapat menekan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi jika tepat sasaran manfaat jangka panjangnya dapat lebih besar, termasuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, sehingga evaluasi berkala perlu dilakukan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, kami membahas bagaimana BPS memperluas pendataan hingga rumah tangga dan seluruh pelaku usaha untuk memotret perubahan transaksi, skala usaha, dan nilai ekonomi nasional. Kami juga menyoroti tantangan pendataan door to door—terutama di kawasan perumahan—karena faktor privasi dan kekhawatiran terkait pajak, yang dapat memengaruhi kualitas data sebagai dasar perumusan kebijakan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?