Pemerintah Indonesia perluas pembangunan PLBN di Kalimantan dan Papua

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perluasan PLBN Kalimantan Papua

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia perluas pembangunan PLBN di Kalimantan dan Papua — PLBN diperluas di perbatasan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua untuk memperluas cakupan fasilitas di titik perbatasan strategis. Langkah ini melanjutkan pembangunan 15 PLBN terpadu pada periode 2015-2024 dan diikuti prioritas pembangunan jalan perbatasan untuk patroli, logistik, dan aktivitas ekonomi.

Sorotan

Pemerintah Indonesia merencanakan penambahan PLBN di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Papua, menargetkan titik-titik strategis yang belum memiliki fasilitas.
Penguatan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Papua Nugini diprioritaskan untuk memperlancar patroli keamanan dan distribusi logistik, mendorong ekonomi wilayah perbatasan.
Sejak 2015 hingga 2024, pemerintah telah membangun 15 PLBN terpadu, yakni tujuh unit pada 2015-2019 dan delapan unit pada 2020-2024, memperkuat layanan lintas batas.

Rencana perluasan PLBN di perbatasan strategis

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tito Karnavian mengatakan kebutuhan tambahan PLBN masih besar karena fasilitas yang ada belum mencakup seluruh titik strategis di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Ia menyebut penambahan PLBN direncanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur pada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, serta Kalimantan Utara di antaranya Long Nawang dan Long Midang. Di Papua, pemerintah juga menyiapkan tambahan fasilitas di perbatasan dengan Papua Nugini karena saat ini PLBN baru terdapat di Skouw, Yetetkun, dan Sota.

Tito mengatakan wilayah lain seperti Pegunungan Bintang dan Keerom masih membutuhkan fasilitas serupa. Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang membentang hampir 800 kilometer menjadi salah satu alasan pemerintah menilai kapasitas layanan lintas batas masih perlu diperkuat.

Dampak infrastruktur jalan bagi keamanan dan ekonomi

Selain pembangunan PLBN, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan di kawasan perbatasan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini. Menurut Tito, infrastruktur jalan dibutuhkan untuk memperlancar patroli keamanan, distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Ia menyoroti kebutuhan jalan di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sebagian Kalimantan Timur, serta kawasan Pegunungan Bintang, Keerom, dan Boven Digoel di Papua. Pemerintah juga berharap ke depan setiap PLBN dapat terhubung dengan jaringan jalan antartitik pos sehingga fungsi keamanan dan kegiatan ekonomi berjalan lebih efektif.

Rencana ini menjadi kelanjutan dari pembangunan kawasan perbatasan pada era Joko Widodo. Selama 2015-2024, pemerintah membangun 15 PLBN terpadu, terdiri dari tujuh PLBN pada 2015-2019 dan delapan PLBN pada 2020-2024.

Sensus Ekonomi 2026 yang sebelumnya kami ulas menekankan pembaruan pemetaan aktivitas ekonomi Indonesia melalui pendataan door to door pada 15 Juni–31 Agustus 2026. BPS memperluas cakupan hingga rumah tangga selain seluruh pelaku usaha untuk merekam perubahan transaksi, skala usaha, dan nilai ekonomi dalam 10 tahun terakhir, sekaligus memperkuat dasar perumusan kebijakan. Kami juga menyoroti tantangan di lapangan, termasuk kehati-hatian warga terkait privasi dan kekhawatiran pajak yang dapat memengaruhi kelengkapan data.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?