APBN Indonesia catat defisit Rp196,5 triliun pada semester I-2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Defisit APBN semester I-2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Andreas Kristo

22 jam yang lalu

APBN Indonesia catat defisit Rp196,5 triliun pada semester I-2026 — Defisit APBN Semester I-2026

Kinerja fiskal Indonesia pada paruh pertama 2026 menunjukkan defisit anggaran yang melebar dibandingkan posisi Mei, di tengah pertumbuhan penerimaan negara yang tetap kuat. Hingga semester I-2026, defisit APBN mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB, namun masih lebih baik daripada posisi 0,84 persen terhadap PDB pada periode yang sama tahun lalu.

Sorotan

Defisit APBN Indonesia semester I-2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB, naik dari Mei 2026 Rp180,4 triliun.
Pendapatan negara semester I-2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN, naik 21,4 persen secara tahunan.
Kinerja pajak tumbuh 24,6 persen pada semester I-2026 setelah sebelumnya minus 7 persen di periode yang sama tahun lalu.

Rincian defisit dan kinerja penerimaan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026), bahwa defisit APBN semester I-2026 tercatat Rp196,5 triliun. Nilai itu setara 0,76 persen terhadap PDB dan lebih tinggi dibandingkan defisit per Mei 2026 sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB.

Purbaya menyatakan kondisi tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali. Secara tahunan, rasio defisit itu juga membaik karena turun 3,8 persen dari posisi semester I-2025 yang mencapai 0,84 persen terhadap PDB.

Dari sisi penerimaan, pemerintah membukukan pendapatan negara Rp1.459,4 triliun, setara 46,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi itu naik 21,4 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi riil serta perbaikan pengawasan dan tata kelola pada sumber-sumber penerimaan negara.

Purbaya menjelaskan kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan akses ekonomi, penguatan pengawasan dan tata kelola pajak serta bea cukai, juga peningkatan layanan kementerian, lembaga, dan BLU. Secara kumulatif, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun atau 44,1 persen dari target APBN, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak tercatat Rp271 triliun atau 59 persen dari target APBN.

Dampak terhadap pengelolaan fiskal nasional

Kenaikan defisit dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan tekanan belanja negara masih berlanjut pada pertengahan tahun, tetapi perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu memberi sinyal bahwa ruang pengelolaan fiskal tetap terjaga. Kombinasi antara defisit yang masih terkendali dan pertumbuhan pendapatan dua digit memperkuat kemampuan pemerintah menjaga target anggaran 2026.

Purbaya juga menyoroti kinerja pajak murni yang tumbuh 24,6 persen dalam enam bulan pertama 2026. Capaian ini membalikkan kontraksi 7 persen pada periode yang sama tahun lalu dan menjadi penopang utama bagi penguatan penerimaan negara pada semester I.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2025 di DPR RI, kami menyoroti dimulainya tahap pandangan fraksi dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses legislasi dan pengawasan fiskal terhadap realisasi anggaran 2025. Pembahasan ini menjadi konteks penting untuk membaca dinamika APBN tahun berjalan, termasuk bagaimana pemerintah menjaga defisit dan mendorong penerimaan di tengah evaluasi kinerja anggaran periode sebelumnya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?