DPR gelar pandangan fraksi atas pertanggungjawaban APBN 2025 di paripurna

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pandangan Fraksi APBN 2025

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Dan Blystone

Kemarin

DPR gelar pandangan fraksi atas pertanggungjawaban APBN 2025 di paripurna — Pandangan Fraksi APBN 2025

Pembahasan lanjutan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 memasuki tahap pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa. Sidang ini menjadi kelanjutan setelah pemerintah lebih dulu menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2025 dalam rapat paripurna pada 2 Juli 2026.

Sorotan

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-24 membahas pandangan fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2025, dihadiri 298 dari 579 anggota.
Perwakilan delapan fraksi menyampaikan pandangan terkait pertanggungjawaban APBN TA 2025, menandai dimulainya pembahasan legislatif atas realisasi anggaran negara tersebut.
Penyampaian pandangan fraksi pada 2 Juli 2026 memulai proses pembahasan legislasi dan pengawasan fiskal DPR terhadap laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2025.

Agenda sidang dan kehadiran anggota

Seperti diberitakan Kompas.com, DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026 untuk mendengarkan pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat telah ditandatangani oleh 298 anggota dari total 579 anggota DPR RI, serta dihadiri anggota dari seluruh fraksi. Rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal dan Sari Yuliati.

Saan membuka sidang dengan menyatakan rapat paripurna ke-24 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 10.25 WIB.

Fraksi penyampai pandangan dan tahapan berikutnya

Setelah pembukaan, pimpinan sidang membacakan nama anggota yang mewakili fraksinya untuk menyampaikan pandangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025. Mereka adalah Didik Haryadi dari PDI-P, Puteri Anetta Komarudin dari Partai Golkar, Yuliansyah dari Gerindra, Asep Wahyuwijaya dari Nasdem, Indrajaya dari PKB, Anis Byarwati dari PKS, Muhammad Hatta dari PAN, dan Anton Sukartono Suratto dari Demokrat.

Tahap ini mengikuti penyampaian pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2025 dalam rapat paripurna pada 2 Juli 2026. Dengan masuknya pandangan fraksi ke forum paripurna, pembahasan pertanggungjawaban anggaran negara berlanjut dalam proses legislasi dan pengawasan fiskal DPR.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) dalam pembahasan awal APBN 2027, Banggar DPR menilai alokasi TKD masih mengarah naik pada kisaran 2,55%–2,79% terhadap PDB, sehingga belum ada dasar menyebut anggarannya turun. Kami juga mencatat pembahasan masih berada pada tahap postur awal dan belum final, sehingga kepastian nominal baru akan terlihat setelah proses anggaran bergerak ke tahap berikutnya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?