Diplomasi Indonesia bergeser ke pola delegasi di tengah kritik atas intensitas kunjungan luar negeri

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Diplomasi Indonesia delegasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

1 jam yang lalu

Diplomasi Indonesia bergeser ke pola delegasi di tengah kritik atas intensitas kunjungan luar negeri — Diplomasi Indonesia Bergeser

Dalam sebulan terakhir, pola diplomasi Presiden Prabowo disebut berubah dari kunjungan luar negeri yang intensif menuju pendekatan yang lebih banyak bertumpu pada delegasi kepada menteri dan penerimaan tamu negara di Istana. Pergeseran ini dinilai terkait dengan menguatnya kritik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia dan kebutuhan menjaga kembali corak politik bebas-aktif.

Sorotan

Dalam satu bulan terakhir sejak Oktober 2024, Presiden Prabowo mengurangi perjalanan luar negeri dan mendelegasikan diplomasi pada menteri luar negeri serta menerima kunjungan empat kepala negara utama.
Kritik Dino Patti Djalal, minimnya masukan konstruktif, dan lemahnya penyeimbang kebijakan memengaruhi arah diplomasi Indonesia yang dinilai keluar dari pakem bebas-aktif.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bentukan U.S. menimbulkan kekhawatiran soal melemahnya posisi PBB, risiko martabat diplomasi, dan ketergantungan pada negara asing.

Pergeseran gaya diplomasi dan konteks kritik

Seperti ditulis Kompas, perubahan ini terlihat setelah rangkaian perjalanan luar negeri yang masif sejak Prabowo dilantik pada Oktober 2024 mulai berkurang dalam satu bulan terakhir. Presiden kini lebih sering bekerja dari Istana Negara, sambil mendelegasikan sebagian peran diplomasi kepada pembantunya, terutama menteri luar negeri, serta menerima kunjungan pejabat tinggi negara sahabat.

Dalam uraian tersebut, tamu negara yang diterima mencakup Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada 15 Juni 2026, kemudian Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang disebut masih berada di Jakarta. Pola ini dipandang mencerminkan pendekatan yang lebih santai, matang, dan berwibawa dibandingkan fase awal yang ditandai mobilitas luar negeri tinggi.

Tulisan itu juga menempatkan kritik Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri dan pendiri Foreign Policy Community Indonesia, sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi corak diplomasi presiden. Kritik itu disebut menonjol di tengah minimnya masukan konstruktif dari kalangan pejabat diplomatik di sekitar presiden.

Dampak bagi arah politik luar negeri Indonesia

Analisis dalam naskah menilai arah diplomasi Indonesia sempat bergerak keluar dari pakem politik luar negeri bebas-aktif, antara lain karena terbatasnya figur yang berani menjadi penyeimbang dalam perumusan kebijakan. Kondisi itu disebut membuat keputusan presiden berjalan dengan kontrol yang lemah dan membuka ruang bagi langkah yang dinilai tidak lazim dalam habitus diplomasi Indonesia.

Salah satu contoh yang disorot adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bentukan U.S., yang dalam tulisan tersebut dinilai sarat kepentingan U.S. dan Israel serta berpotensi melemahkan peran PBB dan posisi Palestina. Selain persoalan anggaran akibat kunjungan luar negeri yang intens, kritik juga diarahkan pada risiko terkikisnya martabat diplomasi dan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada negara asing dalam mengejar kepentingan nasional.

Di sisi lain, tanggapan awal pemerintah digambarkan defensif melalui pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang membandingkan jumlah tim kunjungan luar negeri pada masa Dino masih aktif berdinas. Namun, respons itu dalam tulisan ini dipandang lebih mencerminkan posisi pembantu presiden sebagai juru bicara ketimbang jawaban substantif atas kritik terhadap arah diplomasi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang surat internal Megawati yang menegaskan posisi PDI-P sebagai partai penyeimbang, dijelaskan bahwa PDI-P menolak label oposisi maupun koalisi karena tidak dikenal sebagai kategori ketatanegaraan dalam sistem presidensial menurut UUD 1945. Surat itu menekankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPR sebagai kewajiban konstitusional, sehingga peran PDI-P ditempatkan dalam kerangka checks and balances yang bisa kooperatif atau kompetitif tergantung isu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?