DPR dorong penanganan kasus batu bara Polri berjalan adil di tengah sorotan dugaan intervensi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR dorong keadilan kasus batu bara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

14 jam yang lalu

Di tengah pengusutan dugaan korupsi batu bara yang dikaitkan dengan blackout di sejumlah daerah, Komisi III DPR RI meminta proses hukum dijalankan secara adil dan bebas dari motif politik. Desakan itu muncul saat perhatian publik juga tertuju pada dinamika antaraparat penegak hukum dan kebutuhan penjelasan resmi dari institusi terkait.

Sorotan

Komisi III DPR RI, melalui Benny K Harman, mendukung pengusutan dugaan korupsi batu bara oleh Polri dan menegaskan pentingnya proses hukum yang adil tanpa muatan politik.
Polri mengusut tiga perkara besar, termasuk korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout, kasus ASABRI, dan penyelesaian utang anak perusahaan Krakatau Steel, dengan beberapa penggeledahan di Cipete dan Sentul.
Benny menyoroti spekulasi intervensi terkait pengamanan TNI di kediaman Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dan mendesak penjelasan resmi untuk menjaga integritas hukum nasional.

Sorotan DPR atas arah pengusutan

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung langkah Polri mengusut dugaan korupsi batu bara, tetapi menegaskan penegakan hukum harus murni untuk pemberantasan korupsi dan bukan untuk balas dendam atau kepentingan politik.

Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Juli 2026, Benny mengatakan proses pengusutan harus dijalankan secara adil tanpa pilih kasih. Ia juga menilai Polri dituntut menunjukkan integritas kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Saat ini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengusut tiga perkara, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di sejumlah daerah, kasus ASABRI, dan penyelesaian utang anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Dalam rangkaian penyidikan itu, Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya turut menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Implikasi bagi penegakan hukum nasional

Benny juga menyoroti perhatian publik terhadap pengawalan ketat TNI di kediaman Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang diduga berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Untuk meredam spekulasi, ia meminta Kejagung dan TNI segera memberikan penjelasan resmi yang masuk akal dan bertanggung jawab.

Menurut Benny, tidak boleh ada intervensi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ia mengutip pesan Presiden Prabowo bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Ia menambahkan siapa pun yang terlibat korupsi harus bertanggung jawab secara hukum. Jika dalam pengusutan kasus ini ditemukan adanya dinamika politik antarinstansi aparat penegak hukum, Benny meminta Presiden Prabowo turun tangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLN, kami mengulas penggeledahan Polri di 12 lokasi dan penyitaan uang serta emas yang diduga terkait aliran dana perkara, dengan estimasi potensi kerugian negara sekitar Rp 5 triliun. Kami juga menyoroti dampaknya pada pasokan ke PLTU yang disebut memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah, serta penjelasan Kejagung yang menyatakan menghormati proses penyidikan di tengah perhatian publik pada pengamanan rumah Jampidsus oleh TNI.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?