DKI Jakarta siapkan anggaran pembebasan lahan Ciliwung untuk percepat normalisasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung pada 2026. Dana itu ditujukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan lahan agar pekerjaan pengendalian banjir di sejumlah ruas prioritas dapat terus berjalan.
Sorotan
- Pemprov DKI Jakarta alokasikan anggaran Rp 300 miliar pada 2026 untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung.
- Dari 170 bangunan di kawasan Cawang yang menjadi target, 62 telah dibebaskan, dengan seluruhnya ditargetkan rampung pada akhir 2026.
- Normalisasi Kali Ciliwung diharapkan selesai pada 2027 jika pembebasan lahan sesuai target, dengan manfaat luas dirasakan maksimal pada 2029.
Anggaran 2026 dan target pembebasan lahan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan anggaran Rp 300 miliar pada 2026 dialokasikan untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau progres pembebasan lahan di kawasan Cawang, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Juli 2026.Pramono mengatakan bangunan yang sudah dibebaskan akan dibersihkan seluruhnya, termasuk 170 bangunan yang menjadi target di lokasi tersebut. Dari jumlah itu, 62 bangunan telah selesai dibebaskan, dan seluruh proses pada titik itu ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Menurut dia, pembebasan lahan di Jakarta tidak mudah, namun progres saat ini dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia juga memastikan pembebasan lahan tetap berlanjut pada tahun depan untuk ruas yang belum selesai.
Dampak bagi pengendalian banjir Jakarta
Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Pengadegan, Cawang, hingga Cililitan. Jika pembebasan lahan selesai sesuai target, normalisasi di ruas tersebut diharapkan rampung pada 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta.Pramono menilai normalisasi Kali Ciliwung menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di Jakarta. Selain Ciliwung, Pemprov DKI juga akan melanjutkan normalisasi Kali Krukut dan Kali Cakung Lama, dengan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat Jakarta paling lambat pada 2029.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dorongan Pemprov DKI Jakarta agar BUMD menjajaki pendanaan dari pasar modal, kami mengulas upaya mencari sumber dana di luar APBD melalui skema creative financing seperti IPO. Sejumlah BUMD disebut mulai menelaah opsi go public, dengan catatan bahwa langkah ini menuntut penguatan tata kelola serta keseimbangan antara orientasi komersial dan kewajiban layanan publik.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto