BUMD mulai kaji pendanaan pasar modal di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BUMD kaji pendanaan pasar modal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

Kemarin

BUMD mulai kaji pendanaan pasar modal di Jakarta — BUMD pertimbangkan pasar modal

Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan bagi BUMD ketika kapasitas APBD menghadapi batas untuk menopang proyek strategis. Dorongan ini terutama muncul di Jakarta, dengan sejumlah perusahaan daerah kini menelaah skema pendanaan yang lebih inovatif agar tidak sepenuhnya bergantung pada kas daerah.

Sorotan

Pemerintah Provinsi Jakarta mendorong BUMD mengeksplorasi creative financing, termasuk IPO, sebagai sumber dana baru di luar APBD.
Sejumlah BUMD, seperti Bank Jakarta, mulai serius menelaah opsi IPO untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal.
Proses go public menuntut BUMD memperkuat tata kelola, menyeimbangkan orientasi komersial dan layanan publik, seperti disoroti pada kajian untuk PAM Jakarta.

Opsi pendanaan dan kajian IPO

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Saidu Solihin, mengatakan pemerintah provinsi, khususnya Jakarta, mendorong BUMD untuk menjalankan creative financing, termasuk melalui IPO. Ia menyebut langkah itu sedang dikaji agar perusahaan daerah memiliki sumber dana baru di luar dukungan APBD.

Saidu mengatakan sejumlah BUMD kini mulai serius menelaah opsi melantai di bursa untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal. Ia mencontohkan Bank Jakarta sebagai salah satu entitas yang dinilai cukup siap untuk melakukan penawaran umum perdana saham.

Tantangan tata kelola dan layanan publik

Ia menegaskan proses go public tidak hanya menyangkut penghimpunan dana, tetapi juga menuntut transformasi tata kelola perusahaan. Menurutnya, BUMD harus tetap mampu melayani kepentingan publik secara profesional meski pada saat yang sama bergerak dengan orientasi komersial.

Saidu juga menyinggung perlunya kajian mendalam bagi entitas seperti PAM Jakarta sebelum mengambil langkah ke pasar modal. Kajian itu mencakup perhitungan dampak bisnis dan pelayanan publik, termasuk bagaimana perusahaan menyeimbangkan mekanisme pasar dengan fungsi layanan dasar kepada masyarakat.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kepatuhan free float emiten di Bursa Efek Indonesia, kami menyoroti bahwa ratusan perusahaan tercatat masih berada di bawah ketentuan kepemilikan saham publik minimum 15% menjelang tenggat pelaporan Juli 2026. Kami juga mengulas langkah BEI untuk mengevaluasi ulang data kepatuhan serta pendampingan melalui sosialisasi berkala, hot desk, dan program capacity building guna mendorong peningkatan likuiditas dan transparansi hubungan emiten dengan investor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?