Kejaksaan Agung bantah keterkaitan dengan penyelidikan blackout dan korupsi batu bara PLTU di Sumatera

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kejaksaan bantah keterkaitan korupsi PLTU

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

7 jam yang lalu

Kejaksaan Agung bantah keterkaitan dengan penyelidikan blackout dan korupsi batu bara PLTU di Sumatera — Kejaksaan bantah keterkaitan

Penyelidikan dugaan korupsi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap di Sumatera memicu sorotan terhadap kaitannya dengan blackout listrik dan penanganan hukum lintas lembaga. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyatakan dirinya tidak memahami hubungan jabatannya dengan pemadaman tersebut dan meminta publik menunggu hasil kerja penyidik.

Sorotan

Febrie membantah keterkaitan Kejaksaan Agung dengan penyelidikan blackout dan korupsi pengadaan batu bara PLTU di Sumatera pada 10 Juli 2026.
Tim gabungan menggeledah delapan lokasi, termasuk restoran De Clan dan Point Money Changer di Cipete Raya, terkait dugaan korupsi, TPPU, dan suap yang disebut berhubungan dengan kasus blackout.
Audit menyeluruh atas pengadaan batu bara PLTU—meliputi volume, mutu, transaksi, dan kepatuhan—diusulkan guna verifikasi sebelum penilaian pidana dan mitigasi risiko gangguan kelistrikan.

Pernyataan Febrie dan usulan audit pengadaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Febrie menyampaikan bantahan itu dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 Juli 2026. Ia mengatakan informasi yang beredar mengaitkan perkara tersebut dengan pengadaan batu bara ke PLTU, namun ia menilai kaitan antara Jampidsus dan blackout belum jelas dan sebaiknya dijelaskan oleh penyidik kepolisian.

Menurut Febrie, apabila persoalan utama memang berada pada pengadaan batu bara untuk PLTU, langkah yang lebih tepat adalah audit menyeluruh sebelum menarik kesimpulan pidana. Audit itu, katanya, perlu mencakup jumlah kebutuhan, kualitas batu bara yang masuk, transaksi pembelian, serta prosedur pengadaannya agar aparat memperoleh gambaran utuh mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

Ia menegaskan tidak ingin berspekulasi mengenai substansi perkara dan menyerahkan pengungkapan fakta kepada penyidik. Febrie juga meminta agar pertanyaan mengenai hubungan blackout dengan perkara tersebut diarahkan kepada aparat yang sedang menangani penyelidikan.

Ruang lingkup penyidikan dan dampaknya bagi sektor kelistrikan

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah delapan lokasi yang terkait dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan dugaan suap yang disebut berkaitan dengan kasus blackout di Sumatera. Dua lokasi berada di kawasan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, yaitu restoran De Clan dan Point Money Changer.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan atas dua laporan polisi. Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan proses penanganan hukum PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian pembayaran PT CBS kepada PT KNO oleh penyelenggara negara pada kurun waktu yang sama.

Perkara ini menambah perhatian terhadap tata kelola pengadaan batu bara untuk PLTU dan risiko gangguan pada sektor kelistrikan bila rantai pasok serta proses pengadaan tidak berjalan sesuai prosedur. Penekanan pada audit menyeluruh juga menunjukkan bahwa penilaian pidana dalam kasus yang menyentuh pasokan energi membutuhkan verifikasi atas aspek volume, mutu, transaksi, dan kepatuhan pengadaan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang dikaitkan dengan blackout, kami menyoroti desakan Komisi III DPR RI agar Polri bekerja transparan dan akuntabel. Kami juga mengulas indikasi awal potensi kerugian negara sekitar Rp 5 triliun yang masih dihitung lewat audit investigatif, serta rangkaian penggeledahan dan dugaan penyimpangan kualitas maupun kuantitas pasokan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?