Kemenko Polkam tegaskan dukungan penegakan hukum usai penggeledahan kasus batu bara PLN

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Dukungan hukum kasus batu bara PLN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Kemenko Polkam tegaskan dukungan penegakan hukum usai penggeledahan kasus batu bara PLN — Dukungan hukum kasus PLN

Pemerintah menegaskan komitmen pada penegakan hukum di tengah penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN yang memicu perhatian publik. Pernyataan ini muncul setelah Polri menggeledah 13 lokasi dan di saat otoritas mendorong proses hukum berjalan independen tanpa intervensi.

Sorotan

Kemenko Polkam mendukung penuh penegakan hukum usai Polri menggeledah 13 lokasi terkait dugaan korupsi batu bara PLN, tanpa pandang institusi.
Menko Polhukam Djamari Chaniago menegaskan setiap pelanggar hukum akan diproses tegas dan adil sesuai peraturan pada siaran pers 10 Juli 2026.
Pemerintah menilai pengungkapan banyak kasus korupsi menunjukkan komitmen negara memberantas korupsi, bukan meningkatnya praktik korupsi.

Sikap pemerintah setelah penggeledahan

Seperti diberitakan Kompas.com, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengeluarkan keterangan resmi setelah Polri menggeledah 13 lokasi terkait kasus dugaan korupsi batu bara PLN. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya.

Dalam siaran pers tertanggal Jumat, 10 Juli 2026, Djamari menyatakan setiap pelanggaran diproses dan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut korupsi sebagai tantangan bagi Indonesia, sementara Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membenahi berbagai sektor sekaligus mendukung penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Djamari juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Menurut dia, Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi, dengan koordinasi yang terus diperkuat agar hasilnya lebih efektif.

Dampak pada kepercayaan publik dan iklim penegakan hukum

Djamari mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi. Ia menilai penyebaran narasi yang tidak berdasar berisiko memicu kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, dan menghambat proses penegakan hukum.

Ia menambahkan proses hukum perlu diberi ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Menurut Djamari, maraknya pengungkapan kasus korupsi perlu disikapi secara proporsional. Banyaknya perkara yang terungkap, ujarnya, tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang peringatan Presiden Prabowo kepada aparat negara, kami menyoroti seruannya agar birokrasi, kementerian, dan lembaga penegak hukum melakukan introspeksi serta memperbaiki integritas internal. Prabowo menekankan bahwa kewenangan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung bersumber dari kepercayaan masyarakat, sehingga akuntabilitas dan pembenahan tata kelola menjadi kunci untuk merespons tuntutan publik antikorupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?