BPS tegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pendataan pajak di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BPS tegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan pajak

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

Kemarin

BPS tegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pendataan pajak di Jakarta — Sensus Ekonomi bukan pajak

Menjelang pelaksanaan pendataan lapangan hingga akhir Agustus, Badan Pusat Statistik menekankan Sensus Ekonomi 2026 ditujukan untuk kebutuhan statistik dan perumusan kebijakan pemerintah, bukan untuk mengejar calon wajib pajak. Penegasan ini disertai jaminan kerahasiaan data pribadi warga serta opsi pengisian mandiri secara daring bagi responden yang tidak nyaman menjawab langsung kepada petugas.

Sorotan

BPS memastikan data Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk keperluan statistik dan tidak untuk kepentingan perpajakan di Jakarta.
BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Telkom, dan PT Peruri untuk menjamin keamanan data sensus yang berlangsung 15 Juni–31 Agustus 2026.
Hingga 13 Juli 2026, pendataan di DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen, dan pemerintah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat untuk penyusunan kebijakan ekonomi yang akurat.

Jaminan kerahasiaan dan mekanisme pendataan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir saat menjawab pertanyaan petugas karena data yang dikumpulkan hanya dipakai untuk kepentingan statistik. Ia mengatakan kerahasiaan data individu dan pribadi akan dijaga, dan sensus ini tidak dilakukan untuk kepentingan perpajakan.

BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Telkom, dan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang tersimpan di server BPS. Bagi warga yang kurang nyaman memberikan jawaban langsung, petugas sensus menyediakan tautan daring agar responden dapat mengisi kuesioner secara mandiri.

Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saat petugas datang, warga diminta menyiapkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk verifikasi, namun Amalia menegaskan petugas tidak memotret dokumen tersebut dan hanya mencocokkan data yang sudah tersedia di aplikasi petugas.

Dampak bagi kebijakan dan partisipasi warga

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga menyampaikan data secara terbuka agar hasil pendataan akurat. Menurut dia, data sensus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

Pramono juga mengimbau warga Jakarta untuk memberikan informasi apa adanya karena akurasi data menjadi kunci pengambilan keputusan ke depan. Hingga 13 Juli 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta mencapai 45,17 persen, dan BPS berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar kebijakan ekonomi dapat disusun lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta sebelumnya kami bahas sebagai pendataan yang membutuhkan keterbukaan dan kejujuran warga agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam laporan tersebut, Pemprov DKI menekankan bahwa data BPS kerap menjadi rujukan rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial, sehingga akurasi sensus dapat langsung memengaruhi kebijakan daerah. Pemprov juga menginstruksikan jajarannya hingga tingkat kelurahan untuk mengedukasi warga agar partisipasi tinggi dan data yang terkumpul valid bagi perencanaan pembangunan berikutnya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?